Kades Pijot Utara Diduga Lakukan Pungli Terkait Prona

Polindes yang sesdang dibangun dari dana desa di desa Pijot Utara
Polindes yang sesdang dibangun dari dana desa di desa Pijot Utara

Lombok Timur, corongrakyat.co.id – Seperti yang kita ketahui , pembuatan sertipikat dengan Prona (Program Nasional) tidak di pungut biaya sepeserpun, tetapi pada praktiknya pada level terbawah yakni kepala desa masih saja mempraktikkan cara-cara lama, dengan berbagai alas an mereka memungut alias dugaan pungli (Pungutan Liar) kepada masyarakat yang ingin membuat sertipikat. Para kades yang mendapat Program Nasional (Prona) Sertipikat tersebut membuat alasan dari sumbangan kepada desa yang baru mekar sampai pembelian makanan dan minuman untuk petugas dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang turun untuk mengukur luas lahan masyarakat yang akan disertipikatkan.

Kades Pijot Utara Semin yang di datangi corongrakyat.co.id dikantornya mengatakan bahwa desanya melakukan pungutan terhadap masyarakatnya berdasarkan hasil kesepakatan dengan BPD dan ada surat kesepakatan bahwa mereka akan menyumbang kepada desa yang baru saja mekar dari desa induknya desa Pijot. Desa Pijot Utara yang mendapatkan jatah 50 persil tetapi menurut Kades Pijot Utara Semin, jatah tersebut tidak semuanya terpakai karena masyarakatnya banyak yang pergi ke Malaysia, jadi yang terpakai hanya sekitar 22 persil.

“Yang 22 Persil tersebut dimintai sumbangan Rp. 500.000,- untuk keperluan pembangunan desa dan kita pakai untuk makan minum para petugas dari BPN yang datang mengukur, walaupun mereka tidak pernah meminta kepada kami,” jelasnya.(Minggu,05/07/2015)

Ditambahkan Semin bahwa Kesepakatan tersebut sudah di tanda tangani oleh BPD dan masyarakat yang membuat sertipikat tersebut, ketika wartawan meminta kesepakatan yang di buat BPD dan Masyarakat tersebut pihaknya beralasan bahwa yang menyimpannya tidak berada ditempat.

Salah seorang masyarakat desa pijot utara yang enggan dikorankan namanya mengungkapkan sebenarnya mereka keberatan juga dengan adanya pungutan yang cukup banyak bagi mereka, tetapi menurut mereka apa boleh buat karena dari pihak desa menyuruh mereka untuk menyumbang kepada desa, tetapi moment yang di ambil pihak desa ketika ada pembuatan sertipikat dengan program prona.(MJ)