Lombok Timur — Rapat dengar pendapat (hearing) yang digelar DPRD Lombok Timur bersama Aliansi Pemuda dan Aktivis (ALPA) pada Senin,06/04 terkait kelangkaan LPG 3 Kg berakhir tanpa hasil. Pertemuan yang seharusnya menjadi ruang solusi justru dinilai mandek dan tidak menghasilkan langkah konkret untuk menjawab keresahan masyarakat.
ALPA Lotim secara terbuka meluapkan kekecewaannya.
Mereka menilai DPRD, pemerintah daerah, hingga pihak distributor gagal menghadirkan solusi nyata, sementara masyarakat terus dipaksa menghadapi kelangkaan dan harga yang melambung di lapangan.
Ketua ALPA Lotim, Hadi Tamara, dengan tegas menyebut bahwa persoalan ini bukan hal baru, namun penanganannya terkesan lamban, tidak terarah, dan penuh kekeliruan kebijakan.
“Kelangkaan LPG ini sudah lama terjadi, tapi penanganannya seperti tidak punya arah. Kami melihat ada kebijakan yang keliru, bahkan cenderung memperburuk keadaan,” tegasnya.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada Bupati Lombok Timur. ALPA menilai sikap dan pernyataan kepala daerah justru membingungkan publik. Sebelumnya, Bupati menyatakan kondisi LPG aman dan menuding kepanikan masyarakat sebagai penyebab kelangkaan. Namun belakangan, pernyataan tersebut berubah dengan adanya dugaan penimbunan oleh oknum yang hingga kini belum jelas.
Tak hanya itu, ALPA juga menyoroti lemahnya koordinasi internal pemerintah daerah. Hadi Tamara menegaskan bahwa Bupati, Sekda, hingga Kepala Dinas Perdagangan dinilai tidak memiliki kesamaan arah dalam menyampaikan informasi ke publik.
“Setiap hari statemen berbeda-beda di media. Ini menunjukkan tidak ada koordinasi yang jelas di internal pemda. Jangan asal bunyi (asbun) kalau tidak didasari data dan langkah yang pasti,” tegas Hadi.
Di sisi lain, pemerintah daerah diketahui telah membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan untuk mengawal pendistribusian LPG di Lombok Timur. Namun langkah tersebut dinilai ALPA terlambat dan berpotensi tidak efektif jika tidak dibarengi dengan pembenahan sistem distribusi serta pengawasan yang serius dan terintegrasi.
ALPA menegaskan, akar persoalan sesungguhnya terletak pada distribusi yang amburadul dan lemahnya pengawasan.
Tanpa pembenahan serius pada dua aspek tersebut, kelangkaan akan terus berulang dan masyarakat akan terus menjadi korban.
Tidak berhenti pada hearing yang buntu, ALPA Lotim menyatakan akan terus mengawal isu ini hingga tuntas. Mereka juga berkomitmen mengawasi kinerja satuan tugas (satgas) yang telah dibentuk pemerintah daerah agar tidak sekadar menjadi formalitas tanpa hasil nyata.
“Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Kami tidak akan diam. Kami akan terus kawal, awasi, dan tekan sampai persoalan ini benar-benar diselesaikan,” tegas ALPA.
Situasi ini menjadi ujian serius bagi pemerintah daerah. Di tengah krisis yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat kecil, publik kini menunggu bukan sekadar pernyataan, melainkan tindakan nyata yang terukur dan berpihak.||Ri CR
