Mataram, Corong Rakyat – Menaggapi kabar terkait pengiriman beras dari Jawa Timur, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si menggelar rapat bersama kepala Bulog divre NTB, Asisten Bidang Adm. Umum dan Kesra serta Kepala SKPD terkait, seperti Dinas Pertanian dan TPH, Dinas Perindustrian dan perdagangan, Badan Ketahangan pangan, Dinas Sosial dan Biro Adminstrasi Perekonomian di Ruang Rapat Wagub, Jumat (22/1/2016). Pada Kesempatan tersebut, Wakil Gubernur memberikan kesempatan kepada Kepala Bulog dan masing-masing pimpinan SKPD untuk melaporkan situasi terkini terkait ketersediaan beras di Nusa Tenggara Barat.
Kepala Bulog Divre NTB W. Kusminhartomo menyatakan bahwa pengiriman beras dari Jawa Timur ini merupakan kebijakan dari pusat, karena saat ini stok bulog divre NTB menipis hanya mampu melayani sampai dengan awal atau maksimal hingga pertengahan Februari.
“Menipisnya stok Bulog disebabkan oleh adanya move out beras dari divre NTB ke NTT dan Jakarta yang memiliki stok beras sangat kritis. Dengan landasan program raskin, operasi pasar dan mengendalikan inflasi, serta kestabilan harga, maka pusat mengirimkan beras kepada NTB”, jelasnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pertanian menyarankan agar memenuhi stok dengan membeli beras pada petani NTB yang akan panen pada bulan Januari dan Februari mendatang.
“Kita perlu memperbaharui manajemen stok dan kami (Distan) siap untuk turun ke lapangan membantu satgas bulog agar stok Bulog terpenuhi”, tegasnya.
Menanggapi permasalahan tersebut, Wagub memerintahkan Bulog divre NTB untuk bersurat kepada Bulog Pusat untuk menunda pengiriman beras dari Jawa Timur ke NTB karena petani NTB akan panen 24.000 ton pada februari mendatang.
“Dengan dasar rapat hari ini, bapak (kepala bulog) bersurat ke pusat untuk menunda pengiriman beras dengan mencantumkan analisis-analisis berdasarkan kondisi riil di lapangan”, tandasnya.
Wagub juga berharap kedepannya ada sinergitas antara Bulog dengan seluruh SKPD terkait ketersediaan data yang sama dan valid, agar dapat menghasilkan solusi yang tepat untuk menyinkronkan kebijakan pusat dan daerah.
“Kita harus memiliki data real yang sama, agar pusat tidak memberikan kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi daerah kita, sehingga petani-petani produsen kita terproteksi”, pungkasnya. (Afif)
