Lombok Timur|CorongRakyat.co.id — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Lombok Timur menggelar hearing di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bangkespoldagri) Kabupaten Lombok Timur, dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Kepala Dinas Perizinan, dan Kepala Kesbangpoldagri.
Hearing yang menjadi bagian dari agenda Latihan Kader II (LK II) HMI MPO Cabang Lombok Timur ini mengangkat tema ekologi, ekonomi, dan sosial dalam pembangunan nasional. Perdebatan sempat mengemuka antara Kadis Perizinan dan Kadis Lingkungan Hidup dengan peserta LK II dari HMI MPO Lombok Timur maupun cabang HMI dari luar daerah, terkait kebijakan izin galian C yang menjadi kewenangan provinsi serta penanganan sampah di Kabupaten Lombok Timur.
Ketua Umum HMI MPO Cabang Lombok Timur, Wawn Jaya Purnama, dalam sambutannya menegaskan bahwa persoalan tambang, tambak, dan sampah telah menjadi masalah hampir di seluruh daerah, termasuk Lombok Timur.
“Kami meminta seluruh unsur, mulai dari Pemda, DPRD, Kejaksaan, hingga Polres, turut terlibat dalam penegakan hukum dan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak. Jika tidak diatasi, masalah ini akan menjadi ancaman lingkungan di masa mendatang,” ujarnya.
HMI mencatat, ratusan tambang di Lombok Timur masih beroperasi tanpa izin hingga kini. Pemerintah daerah hanya mampu melakukan pemantauan terhadap sejumlah kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal tersebut.
Selain itu, masalah penumpukan sampah juga menjadi sorotan. Volume sampah di Lombok Timur disebut kian menggunung, bahkan diibaratkan menyerupai “anak Gunung Rinjani”, sementara hingga kini belum ditemukan teknik pengelolaan sampah yang efektif.
HMI juga menyoroti lemahnya ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani berbagai isu lingkungan tersebut. Mereka mendesak langkah konkret agar kerusakan lingkungan tidak semakin parah dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga.||Asrori CR
