Mataram – Pengurus Wilayah Himpunan Mitra Dapur (HMD) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar silaturahmi dan konsolidasi organisasi yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi para pengurus dan mitra dapur untuk memperkuat soliditas organisasi sekaligus membahas berbagai dinamika pelaksanaan Program Pemenuhan Gizi Nasional di daerah.
Sekretaris DPW HMD NTB, TGH. Ruslan Gunawan, Lc., menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal memperkuat konsolidasi internal organisasi pasca pelantikan pengurus wilayah.
Menurutnya, soliditas organisasi menjadi kunci untuk mendukung keberhasilan program nasional, khususnya dalam mewujudkan peningkatan gizi masyarakat sebagaimana tertuang dalam agenda Asta Cita pemerintah.
“Kegiatan ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi dan diskusi bersama untuk memantapkan peran HMD dalam mendukung program pemenuhan gizi nasional,” ujarnya.
Ruslan menegaskan bahwa keberhasilan Program Gizi Nasional tidak dapat dilepaskan dari kontribusi para mitra dapur yang menyediakan infrastruktur dan layanan penyediaan makanan bergizi.
“Sejak awal, skema program ini memang melibatkan pihak ketiga. Salah satu komponen paling penting adalah mitra dapur yang menyediakan infrastruktur dapur sebagai bagian dari rantai pelaksanaan program,” jelasnya.
Sementara itu, Bendahara DPW HMD NTB, Saparudin, S.Ag., M.Pd.I., mengungkapkan bahwa pada tahap awal pelaksanaan program, tidak mudah meyakinkan pihak swasta untuk menjadi mitra dapur.
Ia mengatakan banyak calon mitra yang sempat ragu karena maraknya informasi negatif di media sosial terkait keberlanjutan program tersebut.
“Sangat wajar saat itu banyak calon mitra dapur ragu-ragu. Informasi yang beredar di media sosial cukup mempengaruhi persepsi para calon investor,” ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Bang Apeng itu menambahkan, pihak Badan Gizi Nasional (BGN) bahkan beberapa kali turun langsung ke NTB untuk memberikan penjelasan kepada calon mitra dapur terkait skema bisnis dan keberlanjutan program.
“Saya masih ingat beberapa perwakilan BGN terus memberikan dorongan dan penjelasan kepada pihak swasta di NTB agar mau membangun dapur sebagai bagian dari program ini,” katanya.
Menurutnya, tantangan terbesar saat itu adalah besarnya modal investasi yang harus disiapkan. Untuk membangun satu unit dapur, diperlukan dana sekitar Rp1,5 miliar hingga Rp1,8 miliar.
Besarnya investasi tersebut membuat banyak calon mitra harus melakukan berbagai pertimbangan matang sebelum memutuskan untuk bergabung.
“Para calon mitra tentu harus menghitung secara bisnis, apakah investasi yang mereka keluarkan dapat kembali dalam jangka waktu tertentu,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi HMD NTB, Deni Rahman, S.H., menyoroti dilema yang saat ini dihadapi para mitra dapur, terutama terkait mekanisme pengawasan dan potensi penutupan dapur akibat status kejadian menonjol atau kejadian luar biasa.
“Kami memahami kegelisahan para mitra dapur yang saat ini masih menghadapi kebingungan terkait skema operasional dan tanggung jawab dalam pengelolaan dapur,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa secara regulasi, penanggung jawab operasional dapur adalah Kepala SPPG. Namun dalam praktiknya, ketika terjadi permasalahan dalam pengelolaan dapur, laporan yang disampaikan oleh kepala SPPG kepada struktur di atasnya dapat berujung pada rekomendasi penutupan dapur.
Menurut Deni, kondisi tersebut menimbulkan kerancuan dalam sistem pengawasan.
“Situasi ini cukup membingungkan, karena dalam praktiknya pengelola seolah mengawasi dirinya sendiri dan melaporkan kepada struktur yang sama. Ini menjadi perhatian serius bagi bidang hukum untuk dikaji lebih lanjut,” tegasnya.
HMD NTB saat ini tengah merampungkan kajian terhadap sejumlah regulasi Badan Gizi Nasional yang dinilai masih tumpang tindih dalam implementasinya di lapangan.
Dalam waktu dekat, hasil kajian tersebut akan dibawa dalam agenda hearing dengan Badan Gizi Nasional serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui komisi yang menjadi mitra kerja BGN.
HMD NTB berharap langkah tersebut dapat menghasilkan solusi yang lebih jelas dan memberikan kepastian bagi para mitra dapur dalam menjalankan program pemenuhan gizi nasional di daerah. || Yazid
