Lombok Timur, Corong Rakyat – Puluhan Jumlah massa aksi yang mengatasnamakan diri Fron Anti Tambang, Fron mahasisawa islam indonesia, FMII, Mapala, Agra, Gempar UGR Lotim, Aliansi Gerakan Reforma Agraria, yang di koordinatori oleh Samboja Huria, Sabtu (17/10/2015) satu barisan datangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur untuk menolak penyedotan pasir diwilayah perairan laut.
Dalam orasinya massa menyampaikan, rencana pengerukan pasir laut yang ada di Lombok Timur oleh PT. TWBI (Tirta Wahana Bali Internasional), untuk kepentingan reklamasi teluk benoa telah melukai hati masyarakat Lombok Timur khususnya masyarakat pesisir. Pasalnya volume yang akan dikeruk mencapai 70 juta meter kubik dengan kedalaman 26-51 meter, sementara itu, luas wilayah pengerukan mencapai 1008,5 Ha dengan jarak 5 Km dari bibir pantai. Menurut Demonstran, dapat dibayangkan bahwa akan ada sebuah laut-laut baru ditengah laut yang akan berdampak terhadap kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya.
Selain itu, Massa Fron anti tambang Lombok Timur ini juga menduga, apabila benar itu terjadi maka 16.437 kepala keluarga (KK) terancam akan kehilangan mata pencaharian. Penyedotan pasir yang akan dilakukan diselat alas, jelas akan mengancam kelangsungan hidup bagi masyarakat pesisir yang menyandarkan hidupnya hanya dengan melaut, hampir setiap harinya pada wilayah tersebut. Dimana, ada 16.437 kk masyarakat Lotim menggantungkan hidupnya dilaut tersebut.
Sementara itu ketika dilakukan penyedotan dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu yang panjang dilakukan tiap hari, bisa dipastikan bahwa tidak akan mungkin ikan-ikan diwilayah tersebut bisa bertahan, karena habitatnya rusak, sehingga berdampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat pesisir.
“Apabila kemudian pemerintah memberikan izin penyedotan, artinya pemerintah telah melakukan proses pemiskinan secara sistematis terhadap rakyat sendiri,” teriaknya
Selang beberapa menit melakukan orasi sembari membawa potongan pamplet bertuliskan “Tolak pengerukan pasir di lombok”, massa ini kemudian di terima oleh wakil ketua Komisi III Ridwan Bajre SH dan Burhanuddin, dalam mediasi yang dilakukan, Komisi III berjanji apa yang menjadi harapan dan aspirasi para massa aksi saat ini akan di diskusikan kembali dengan seluruh anggota DPRD yang ada untuk menyikapinya.
“siapapun yang mempunyai kewenangan baik itu bupati, gubernur ataupun pusat mereka harus minta ijin sama kita wakil rakyat, karna ini daerah kita bila perlu kita usir dia sama- sama,” ungkapnya
Di tambahkanya lagi bahwa sampai sekarang semua anggota DPRD Lotim tetap konsisten tidak ada satupun yang menerima rencana penyedotan tersebut, bahkan dalam waktu dekat DPRD akan turun ke lokasi dan setelah turun ke lokasi akan melakukan kunjungan kerja ke jakarta guna untuk membawa bukti ke pemerintah pusat, bahwa masyarakat Lombok Timur benar- benar menolak penyedotan pasir tersebut.
Setelah puas mendengar pernyataan dari anggota Komisi III, kemudian Massa yang berjumlah puluhan ini membubarkan diri dari gedung DPRD dengan tertib dan dikawal ketat puluhan aparat keamanan. (Ari/Met)
