Ketua Jaringan Aktifis Peduli Daerah (Japda) Lalu Syaparudin Aldi atau yang biasa disapa Miq Apenk, menduga kalau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) telah dininabobokan dana Bansos dan Aspirasi oleh pemda sehingga tidak lagi kritis terhadap Kebijakan eksekutif.
Lombok Timur, CR – Dalam anggaran tahun 2016 (APBD), DPRD Lotim telah menyetujui anggaran sarana dan prasarana infrastruktur dermaga Labuhan Haji sebesar Rp. 40 Milyar. Hal tersebut dianggap oleh Miq Apeng sebuah pekerjaan yang mubazir, karena Dermaga Labuhan Haji sangat sulit mengembalikan APBD yang telah terpakai.
“Semestinya kalau program tersebut tidak begitu jelas manfaatnya bagi masyarakat Lotim tidak perlu disetujui oleh DPRD, mengingat dermaga Labuhan Haji juga sudah cukup banyak menelan anggaran, akan tetapi tidak menguntungkan rakyat dan daerah, seharusnya DPRD tidak perlu menyetujui dana perbaikan sarana dermaga Labuhan Haji yang begitu besar tersebut, terlebih sebentar lagi masa jabatan Ali BD akan berakhir,” katanya dihadapan wartawan, Senin (14/03/2016).
Hal yang sama juga dikatakan oleh Miq Apenk, kaitannya dengan konsep pemerintah terhadap upaya memajukan Dermaga Labuhan haji agar bisa menjadikan pelabuhan tersebut terkenal dinilai hanya menjadi mimpi Ali BD di siang bolong, karena sampai saat ini terkait dengan konsep dalam memajukan pelabuhan tersebut tidak pernah jelas.
“Dari periode pertama H. Moch Ali Bin Dachlan menjabat sebagai Bupati Lombok Timur sampai detik ini dinilai tidak terlihat adanya kegiatan yang berarti pada pelabuhan tersebut,” uajranya.
Ia menambahkan bahya yang diketahui saat ini pelabuhan tersebut hanya dijadikan sebagai tempat memancing termegah di NTB dan pacaran saja, meskipun ada aktifitas bongkar muat cangkang sawit itensitasnya hanya sesekali saja dan tidak bisa dijadikan tolak ukur mendatangkan keuntungan bagi daerah dan masyarakat bila dibandingkan dengan anggaran yang sudah di kucurkan
selama ini.
Andai saja dana sebesar Rp 40 Milyar tersebut lanjut Apenk dapat diperuntukkan memperbaiki infrastruktur jalan yang ada saat ini mungkin akan lebih bermanfaat dan berguna bagi masyarakat Lotim, karena di Lotim saat ini sebagaimana kita ketahui masih banyak jalan yang kondisinya rusak parah yang butuh perhatian serius dari
pemerintah.
Sisi lain JAPDA juga sangat menyayangkan sikap para wakil rakyat yang ada di lotim yang tidak mampu mengatakan tidak di hadapan Ali BD soal dana sebesar Rp 40 Milyar tersebut.
“Mungkin dugaan saya itu adalah keblo’onan DPRD periode sekarang ini dan jinaknya anggota dewan saat ini kami duga karena mereka dikasi dana bansos dan aspirasi yang lebih tahun ini, tetapi mereka tidak pernah berpikir akan manfaat atas persetujuannya tersebut,” singkat Miq Apenk.
Sementara itu ditempat terpisah pada saat wartawan CR hendak mengkonfirmasi soal dugaan aktifis Japda tersebut Ke Ketua DPRD Lotim H. Khairul Rizal dan wakil ketua DPRD Daeng Paelori. SE., pada hari, Senin (14/03/2016) tidak berhasil ditemui karena tengah mengikuti rapat internal DPRD, namun demikian Daeng Paelori berkesempatan memberikan jawaban melalui Via What’s Appnya dan memandang hal tersebut perlu di kupas panjang lebar tulisnya melalui Japri What Appsnya. (Ari)
