Mataram, corongrakyat.co.id – Di berbagai tempat Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah berbagi dan berkeliling melakukan pengawasan eksternal dan memberikan masukan-masukan serta kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan sistem Jaminan Kesehatan Nasional maupun Ketenagakerjaan pada Puskesmas, Rumah Sakit maupun Badan Usaha yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB).
”Hari ini merupakan salah satu kegiatan kami dalam melakukan monitoring evaluasi dan kami memilih salah satu diantaranya adalah Provinsi NTB, kami tahu bahwa disinipun sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada kendala-kendala yang bisa dijadikan sampling pelaksanaan Jamkes di NTB”, demikian disampaiakan Perwakilan Dewan Jaminan Sosial Nasional Dr. Supriyantoro, SP. P.MARS pada Acara Monitoring dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Provinsi NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/10/2014).
Dijelaskan, pihaknya juga telah mengevaluasi berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan instansi menyangkut penyelenggaraan Jaminan Sosial dan dari evaluasi itu ditemukan berbagai kondisi yang masih memerlukan penyempurnaan dan timnya mendapat berbagai masukan yang akan digunakan untuk penyempurnaan kedepan demi kepentingan agar Jaminan Kesehatan Nasional bisa berjalan lebih maksimal.
Terkait dengan kepesertaan, pihaknya melihat bahwa antusiasme masyarakat NTB semakin besar dan integrasi dari Jamkesda ke BPJS sangat bagus sehingga hal ini bisa dijadikan contoh bagi daerah-daerah lain. ”Kepesertaan ini pun masih harus kita dorong walaupun pada periode terakhir ini BPJS melaporkan pencapaian kepesertaan secara total melebihi target sudah mendekati 130 juta lebih atau 50 % namun belum asuransi yang lain”, katanya menambahkan.
Pada kesempatan itu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Muh. Amin, SH. M.Si mengatakan bahwa koordinasi dan komunikasi yang baik antara stakeholder terkait, tentunya secara bertahap semua permasalahan yang ada bisa diatasi, dan saya berkeyakinan bahwa ke depan jaminan kesehatan nasional ini akan bisa berjalan dengan lebih baik lagi.
”Pemerintah provinsi juga telah menyediakan dana hibah kepada masyarakat di NTB yakni sebesar rp. 9,5 milyar untuk penambahan kuota pbi bagi 41.376 jiwa. Penambahan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan”, ucapnya.
Hadir pada acara sejumlah perwakilan dari Pimpinan masing-masing SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB serta Perwakilan dari Anggota Ikatan Dokter Indonesia, BPJS Ketenaga Kerjaan, Puskesmas Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta . (cr-tik/ann)
