MATARAM-Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap 28 Oktober bukan hanya tanggal bersejarah dalam kalender nasional. Momen ini menjadi simbol kebangkitan semangat persatuan di tengah penjajahan, ketika para pemuda Indonesia menolak terpecah oleh sekat suku, bahasa, dan daerah. Dari pertemuan sederhana di Jalan Kramat Raya 106, Jakarta, pada tahun 1928, lahirlah ikrar yang mengubah arah sejarah bangsa. Sumpah Pemuda menjadi tonggak persatuan yang menyalakan api kemerdekaan jauh sebelum proklamasi dikumandangkan.
Berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 menjadi titik awal tumbuhnya semangat kebangsaan di kalangan pemuda terdidik. Seiring berkembangnya pendidikan dan media massa, muncul berbagai organisasi pemuda daerah seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, dan Jong Celebes dll yang mungkin tidak tercatat dalam Sejarah.
Dalam semangat yang sama, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram mengambil peran dalam menyuarakan isu kepemudaan melalui Dialog Publik bertema “Blueprint Kepemudaan NTB: Efektivitas Perda No. 2 Tahun 2019”.
Ketua Umum HMI Cabang Mataram Lalu Aldiara Elang Sakti menyampaikan bahwa pemuda sebagai garda terdepan dalam pembangunan bangsa dan negara perlu menjadi prioritas dalam pembinaan dan pembangunan kepemudaan.
“Keterlibatan pemuda tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Pemuda harus terlibat langsung dan berkolaborasi dalam leading sector pembangunan daerah,” ucap Elang.
HMI Cabang Mataram menegaskan bahwa Blueprint Kepemudaan NTB tidak hanya berhenti pada tataran diskusi, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan sebagai pedoman pembangunan kepemudaan di Nusa Tenggara Barat. Dalam kesempatan tersebut, HMI Cabang Mataram menyampaikan tiga rekomendasi utama, yaitu:
1. Mendorong komitmen kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan, pengembangan, dan penguatan kapasitas pemuda.
2. Menjamin pendidikan gratis dan beasiswa bagi anak-anak muda NTB.
3. Membangun infrastruktur kepemudaan sebagai sarana penguatan nilai-nilai kebangsaan dan kreativitas pemuda.
Selanjutnya, narasumber Lalu Pahrurozzi menambahkan bahwa tantangan utama saat ini adalah rendahnya produktivitas yang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Pemuda perlu mengambil peran di sektor pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan. Pemerintah terbuka terhadap gagasan, ide, dan konsep inovatif dari pemuda yang selaras dengan program pembangunan daerah NTB,” ujarnya.
Selaras dengan hal tersebut, Ali Usman Ahim, anggota DPRD Provinsi NTB dari Fraksi Gerindra, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemuda dan pemerintah.
“Pemuda perlu lebih aktif berproduksi dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Mulailah dengan mendeteksi permasalahan di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, agar dapat dirumuskan solusi yang tepat melalui kajian bersama,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua KNPI NTB, Baihaqi, menyoroti perlunya kejelasan dalam implementasi Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Kepemudaan.
“Pemerintah perlu segera merumuskan nomenklatur yang terkait dengan perda tersebut agar dapat diterbitkan peraturan gubernur (Pergub). Selama enam tahun berjalan, perda ini belum memiliki kejelasan dan tindak lanjut nyata dari pemerintah,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pemuda harus berdikari dan produktif dalam mengisi ruang-ruang pembangunan daerah.
“Pemuda harus mampu menjemput program-program pemerintah yang selaras dengan produktivitas dan kontribusi nyata di berbagai sektor,” pungkas Baihaqi.
Kesimpulan (Kritik dan Rekomendasi)
Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap 28 Oktober bukan sekadar perayaan sejarah, tetapi juga momentum refleksi atas peran dan tanggung jawab generasi muda dalam pembangunan bangsa. Semangat yang dulu melahirkan Sumpah Pemuda harus terus dihidupkan dalam konteks kekinian, di mana pemuda dihadapkan pada tantangan produktivitas, akses pendidikan, dan keterlibatan dalam pembangunan daerah.
Melalui Dialog Publik bertema “Blueprint Kepemudaan NTB: Efektivitas Perda No. 2 Tahun 2019”, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram menegaskan pentingnya peran strategis pemuda sebagai garda terdepan pembangunan, sekaligus menyoroti lemahnya implementasi kebijakan kepemudaan di Nusa Tenggara Barat.
*Kritik*
1. Lambatnya Implementasi Perda No. 2 Tahun 2019
Selama enam tahun sejak disahkan, perda kepemudaan di NTB belum memiliki nomenklatur dan peraturan gubernur (Pergub) sebagai landasan pelaksanaan. Akibatnya, arah kebijakan kepemudaan masih kabur dan belum memberikan dampak nyata di lapangan.
2. Minimnya Dukungan Nyata terhadap Pemberdayaan Pemuda
Program pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan yang dijanjikan masih belum menjangkau seluruh kalangan pemuda, terutama di daerah pelosok. Banyak potensi pemuda yang belum tergali karena kurangnya akses terhadap fasilitas dan kebijakan afirmatif.
3. Kolaborasi Pemerintah dan Pemuda Masih Terbatas
Meskipun banyak gagasan inovatif dari generasi muda, ruang partisipasi dalam perumusan kebijakan publik dan pembangunan daerah masih sangat terbatas. Pemerintah cenderung menempatkan pemuda sebagai objek, bukan subjek pembangunan.
4. Kurangnya Infrastruktur Kepemudaan
Sarana dan prasarana seperti pusat kegiatan pemuda, co-working space, balai pelatihan, dan fasilitas kreativitas masih minim. Akibatnya, potensi pemuda dalam bidang inovasi, kewirausahaan, dan pengembangan karakter tidak berkembang secara optimal.
*Rekomendasi*
1. Percepat Implementasi Perda No. 2 Tahun 2019
Pemerintah Provinsi NTB perlu segera merumuskan Pergub sebagai turunan perda tersebut agar memiliki kekuatan operasional. Tanpa kejelasan regulasi, program kepemudaan akan terus stagnan dan kehilangan arah.
2. Bangun Infrastruktur Kepemudaan yang Representatif
Diperlukan pembangunan Youth Center di NTB sebagai wadah pembinaan, pelatihan, dan inkubasi ide kreatif pemuda. Fasilitas seperti ruang diskusi, pelatihan kewirausahaan, dan akses digital perlu disiapkan agar pemuda memiliki tempat untuk belajar dan berkolaborasi.
3. Fokus pada Pemberdayaan Berbasis Potensi Lokal
Pemerintah perlu mendukung pemuda untuk terlibat di sektor-sektor unggulan NTB seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Program pelatihan dan pendampingan berbasis komunitas akan lebih efektif mendorong kemandirian ekonomi pemuda.
4. Tingkatkan Kolaborasi Pemerintah, Pemuda dan Akademisi
Pemerintah daerah perlu menggandeng organisasi kepemudaan, kampus, dan sektor swasta dalam menyusun dan melaksanakan program strategis pemuda. Forum lintas sektor ini dapat menjadi wadah kolaborasi yang berorientasi pada solusi konkret bagi permasalahan daerah.
5. Perluasan Akses Pendidikan dan Beasiswa
Pemerintah harus menjamin pendidikan gratis hingga menengah atas dan memperluas program beasiswa daerah bagi anak muda NTB. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk pemuda yang kompeten, berintegritas, dan siap bersaing di era global.
Momentum Sumpah Pemuda harus menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa selalu dimulai dari kesadaran dan peran aktif generasi muda. Pemerintah daerah dan pemuda NTB harus berjalan beriringan untuk membangun ekosistem kepemudaan yang produktif, inklusif, dan berdaya saing tinggi melalui kebijakan yang berpihak, infrastruktur yang memadai, serta kolaborasi yang berkelanjutan.
Oleh: Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan Pemuda
