oleh

Deklarasi WBK, Kejari Lotim Proses 3 Kasus Korupsi

banner 300500

Kejari Lombok Timur lakukan deklarasi WBK guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan. Diketahui juga di saat acara itu, jika saat ini Kejari tengah menangani 3 kasus dugaan Tipikor. Ditegaskan juga jika Kejari tanpa pandang bulu pasti akan mengusut semua dugaan kasus korupsi di Lombok Timur.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur, Iwan Setiawan Wahyuhadi, SH beserta jajarannya melakukan Deklarasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya bagi Kejari Lombok Timur.

“Saya yakin penanganan perkara yang kita lakukan didukung juga oleh masyarakat Lombok Timur dan kita lakukan sesuai aturan,” katanya, di Pelataran Kejari Lombok Timur, Kamis (25/03/2021).

Ditegaskan Iwan, pihaknya secara umum mencanangkan Lombok Timur sebagai daerah yang terbebas dari korupsi, guna tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dari itu dikatakannya, kepercayaan masyarakat mutlak dibutuhkan dalam mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu.

“Kita juga sebagai penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan dan lain lain,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Iwan juga menyatakan jika saat ini pihaknya tengah menangani tiga kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dimana saat ini tengah proses penyidikan. Ditegaskannya juga, siapapun yang melakukan Tipikor, maka pihaknya pasti akan melakukan penindakan, dan memastikan jika apa yang dilakukan itu murni merupakan penegakan hukum.

“Saat ini kita sedang piuer penegakan hukum, dan siapapun yang melanggar hukum akan kita tindak, lebih-lebih terkait hal tindak pidana korupsi seperti kolam Labuhan Haji, alsintan, dan kasus Dana Desa Banjarsari,” bebernya.

Masih kata Iwan, khusus untuk korupsi Dana Desa (DD) diakuinya jika penyidik telah berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP), sehingga berdasarkan hasil audit Inspektorat, indikasi kerugian negara dalam kasus itu berjumlah 190 juta.

“Penyimpangan kepala desa ini kita sudah berkoordinasi dengan APIP, sesuai nota kesepahaman, di Inspektorat, hasilnya ada kerugian negara kurang lebih 190 juta,” ujarnya. (Cr-Pin)