KLU, Corong Rakyat—Dana bagi desa berprestasi yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini belum dinikmati oleh desa yang berhak menerima, lantaran belum ada kejelasan dari anggaran tersebut. Aparat desa yang berhak menerima anggaran ini menilai dana tersebut dipolitisir oleh pihak tertentu yang dinilai memiliki kepentingan politik pada pilkada KLU kali ini.
‘’Kami menilai ada indikasi politik yang sangat besar dalam hal anggaran bagi desa berprestasi ini,”ungkap Kepala Desa Tanjung Budiawan kepada wartawan kemarin.
Dalam pemberian dana hibah bagi desa berprestasi ini, pada tahun 2015 kali ini ada tiga desa yang dinyatakan berhak menerima, ini berdasarkan hasil dari lomba desa yang digelar ditingkat kabupaten beberapa waktu lalu yang seyogyanya telah diterima desa tersebut, diantaranya desa Tanjung, desa Bayan dan terakhir desa Pemenang Barat. Pemerintah daerah menjanjikan total anggaran yang disiapkan kepada desa berprestasi tersebut sebesar Rp 225 Juta yang nantinya dianggarakan bagi desa Tanjung sebesar Rp 100 juta, desa Bayan kecamatan Bayan Rp 75 juta dan terakhir desa Pemenang Barat kecamatan Pemenang mendapatkan bantuan dari anggaran tersebut sebesar Rp 50 juta sebagai juara ketiga. Namun hingga kini kata Budiawan belum ada titik terang apakah akan diberikan anggaran tersebut atau tidak.
‘’Kami sudah tanya pak Sekda selaku ketua TAPD beliau menyampaikan telah menyetujui dan mendisposisikan untuk dimasukkan dalam APBD perubahan 2015 kemarin, tapi kabarnya di APBD perubahan ini anggaran tersebut tidak muncul,”terang pria berbadan mungil ini.
Pria yang juga Sekretaris Asosiasi Kepala Desa (AKAD) KLU ini menegaskan, jika anggaran tersebut tidak kunjung dicairkan maka, pihaknya mengancam untuk turun aksi menanyakan kejelasan dari anggaran tersebut kembali kepada pemerintah kabupaten. Pihaknya juga di AKAD mengancam untuk memboikot lomba desa agar tidak diikuti oleh desa-desa pada tahun 2016 jika tidak dicairkan anggaran tersebut di tahun 2015 ini.
Sementara itu, dilokasi yang sama anggota komisi 1 DPRD KLU Nasahar yang dimintai komentarnya terkait persoalan ini, dengan nada keras menyampaikan kekesalannya terhadap ketidakjelasan anggaran tersebut untuk diberikan kepada desa berprestasi.
‘’Ini menjadi pertanyaan kami juga, dulu setiap tahun dianggarkan dan kalau sekarang tidak muncul dalam item anggaran, kita menilai terjadi inkonsistensi program dari instansi terkait,”kata politis dari PBB ini.
Melihat kondisi ini Nasahar secara langsung melakukan upaya komunikasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini asisten 1 setda KLU H. Kholidi dimana dalam komunikasi melalui via telpon yang dilakukan tersebut dikatakannya bahwa pemerintah daerah telah berupaya untuk menganggarkan dana prestasi bagi desa, namun secara tiba-tiba anggaran tersebut tidak muncul, H.Kholidi kata Nasahar dalam pembicaraannya menilai disposisi yang diajukan tim TAPD tersebut telah diabaikan oleh instansi yang diberikan kewenangan dalam menulis item anggaran tersebut. (adi)
