Fraksi partai Hanura mengingatkan Bupati Lombok Timur untuk tidak balas dendam terhadap orang-orang yang berbeda pilihan politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkda ) 2013 lalu.
LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id – Hal itu disampaikan Fraksi Hanura saat menyampaikan pandangan politiknya pada sidang Paripurna Dewan dengan agenda pandangan Fraksi-Fraksi terhadap pidato pengantar Bupati terkait RAPBD 2014, Rabu (05/11/2014).
“Kita semua tidak ingin masih ada istilah politik balas dendam maupun balas jasa dalam mengimplementaskan kebijakan daerah,” tegas Jamudin, juru bicara Fraksi Hanura saat menyampaikan pandangan fraksi.
Lebih jauh Jamudian mengatakan, seyognya perbedaan pandangan tersbut hanya berlaku pada saat Pilkada saja, dan karena kompetisi politik tersebut sudah lewat dan saat ini hanya satu matahari yakni pasangan AL-Khaer, pasangan ini kemudian syah secara konstitusi dan ketika dia syah secara konstitusi maka Bupati milik masyarakat Lombok Timur.
“Dengan demikian tidak ideal kalu masalah ini terus diperbesar-besarkan, apalagi sikap ini berdampak pada kebijajkan pemerintah sendiri,” tegas Jamudin
Menurutnya, tindakan balas dendam yang berimbas pada kebijakan seorang pemerintah sangat berbahaya. Selaian sikap ini melanggar sumpah janji, silkap subyektif ini akan menimbulkan ketidak puasaan masyarakat dan akan berdampak pada stabilitas daerah itu sendiri.
Lebih jauh Jamudian mengatakan, perlakuan berbeda Pemkab Lotim tersebut bisa dilihat dari pengisian jabatan struktural dan fungsional, pengisian jabatan pemerintah ini masih didasari atas sikap suka dan tidak suka, padalah jelas-jelas aturannya telah dibuat bahwa pengisian jabatan ini berdasarkan kebutuhan organisasi dan profesionalitas. (cr-max)
