Opini || Pemerintahan Prabowo-Gibran membuat program Sekolah Rakyat sebagai jawaban atas masalah pendidikan bagi kalangan masyarakat bawah yang tidak mampu mengakses pendidikan yang sudah ada. Tentunya kita mengapresiasi pemerintah atas niat baiknya untuk memperbaiki situasi kondisi bangsa dengan mengeluarkan kebijakan membangun sekolah rakyat.
Sebagai seorang warga negara Indonesia yang mencintai bumi pertiwi dengan segala permasalahannya. Rasanya sangat perlu memberikan catatan kritis terhadap program pembangunan sekolah rakyat dengan tujuan untuk mengingatkan otoritas yang berkuasa.
Bagi penulis ditengah banyaknya permasalahan yang ada pada dunia pendidikan di Indonesia , membangun sekolah rakyat bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan. Dari pada membangun sekolah rakyat yang tentunya membutuhkan anggaran yang besar, lebih baik pemerintah fokus membenahi permasalahan pendidikan yang lainnya atau fokus membenahi sekolah-sekolah yang sudah ada. Apa lagi bila kita berkaca pada setiap program yang sudah dijalankan oleh pemerintah,selalu saja ada permasalahan yang muncul dari program yang baru dijalankan pemerintah, misalnya program makan bergizi gratis.
Tidak menutup kemungkinan juga, jika nanti program sekolah rakyat sudah berjalan tentunya program tersebut tidak langsung berjalan dengan baik, pasti ada permasalahan yang akan muncul,apalagi konsep sekolah rakyat ini belum jelas,dengan begitu hal ini hanya akan menambah antrian permasalahan pada dunia pendidikan.
Pada saat ini pemerintah juga belum mampu mengoptimalkan sistem pendidikan yang sudah ada, pemerintah belum mampu menghadirkan fasilitas yang memadai pada sekolah yang sudah ada di daerah-daerah, terjadi kesenjangan yang begitu signifikan dalam fasilitas pendidikan di indonesia.
Dilansir dari katalog.satudata.go.id data fasilitas sekolah tahun 2023 menunjukkan bahwa masih banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang tidak cukup dan kurangnya peralatan belajar. Dari pemaparan kondisi fasilitas sekolah diatas terbersit sebuah pertanyaan sebagai bahan renungan kita bersama, apakah masih tepat membangun sekolah rakyat?
Di samping masalah di atas,permasalahan mengenai kesejahteraan tenaga pendidik terutama guru honorer harus mendapatkan perhatian secara lebih khusus serta lebih mendesak untuk diselesaikan dari pada membangun sekolah rakyat. Di tengah tingginya biaya hidup, guru honorer tidak bisa lagi terus disemangati hanya dengan slogan “Mengabdi Dengan Ikhlas”. Para guru honorer seringkali mengalami kesusahan,dilema bahkan frustasi dalam memenuhi biaya hidup,hal ini dikarenakan gaji yang begitu rendah. Saya melihat sendiri bagaimana seorang guru honorer di sebuah sekolah swasta di Kabupaten Lombok Timur yang begitu sulit penghidupannya, gajinya sebagai guru honorer tidak mampu untuk membiayai anaknya menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi (bangku perkuliahan). Saya juga menjadi saksi bagaimana teman-teman dengan berat hati atau terpaksa meninggalkan pekerjaannya sebagai guru honorer karena gaji yang diperoleh dari mengajar sangat kecil dan tidak mampu mencukupi biaya kehidupan dasar mereka, hal ini terjadi bukan karena gaya hidup mereka yang hedonis (tidak sederhana) namun karena saking kecilnya gaji yang diperoleh.
Di Kabupaten pasuruan baru-baru ini juga terjadi pemberhentian terhadap 686 guru honorer, pemkab pasuruan berdalih keputusan dilakukan karena tidak ada lagi anggaran untuk menggaji guru honorer. Dilansir dari detik.com dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan GREAT Edunesia Dompet Dhuafa pada Mei 2024 yang telah melakukan survei terhadap 403 guru di 25 provinsi menunjukkan hasil bahwa sebanyak 74 persen responden memiliki gaji dibawah Rp 2 juta dan setengahnya dibawah Rp 500 ribu. Sekali lagi bagi penulis anggaran yang ada lebih baik digunakan untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini dari pada untuk membangun sekolah rakyat.
Selain dari dua permasalahan yang sudah menahun dan berkarat pada dunia pendidikan Indonesia yang telah penulis paparkan di atas, masih terdapat juga permasalahan lain yang harus dibenahi terlebih dahulu, dari pada membangun sekolah rakyat, permasalahan tersebut diantaranya seperti rendahnya kualitas tenaga pendidik, rendahnya mutu pendidikan,kesenjangan akses dan kualitas antara sekolah kota dan desa,kurikulum yang jauh dari kata sempurna (kurang relevan), kekerasan dilingkungan sekolah.
Solusi
Membangun sekolah rakyat bagi anak-anak dari keluarga miskin berarti memisahkan antara anak si kaya dan si miskin, anak-anak dari keluarga miskin akan digabungkan pada satu tempat hal ini tidak elok untuk dilakukan, karena hanya akan memperjelas ketimpangan sosial dan memarjinalkan anak-anak yang lahir dari keluarga miskin. Anak-anak bangsa harus mendapatkan pendidikan yang setara,tidak ada yang boleh diperlakukan secara diskriminatif.
Baca : Menilik Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Dengan Model Implementasi Kebijakan Charles Edward
Adapun solusi agar mereka yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tidak mampu bersekolah yaitu cukup dengan pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan atau memberikan beasiswa. Namun untuk menjalankan solusi yang ditawarkan tersebut, perlu adanya pengawasan yang ketat dan data yang pasti agar program berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran, disamping itu agar solusi yang ditawarkan diatas berjalan dengan baik pemerintah juga dapat bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Dengan solusi yang penulis tawarkan di atas pemerintah tidak perlu membangun sekolah rakyat,anak-anak yang tergolong dalam miskin dan miskin ekstrim bisa disekolahkan pada sekolah yang sudah ada dan hal itu lebih efisien.
Penulis :Muhammad Yazid Khofi (Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Mataram|| Pengurus HMI Komisariat Ummat)
