LOMBOK TIMUR – Membuka pertemuan tingkat tinggi (high level meeting) Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja 2026 Championship TP2DD 2026 di Rupatama 1 Kantor Bupati, Senin (2/3/2026), Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengingatkan bahwa mempertahankan prestasi jauh lebih sulit daripada meraihnya.
Dia menegaskan agar capaian juara yang telah diraih pada tahun 2025 lalu harus dapat dipertahankan dan berbagai upaya yang telah dilakukan harus lebih ditingkatkan lagi.
Didampingi Wakil Bupati H. Moh Edwin Hadiwijaya dan Sekda H. Muhammad Juaini Taofik, Bupati Haerul Warisin memberikan sejumlah arahan strategis. Ia mengingatkan agar tidak terulang kasus lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang cukup tinggi, seperti yang terjadi pada komoditas cabai.
Menurutnya, jika tahun 2025 merupakan masa konsolidasi dan penguatan sistem digitalisasi keuangan daerah, maka tahun 2026 ini dibutuhkan peningkatan signifikan pada transaksi non tunai, khususnya di sektor pajak dan retribusi daerah.
“Dibutuhkan peningkatan transaksi non tunai pada sektor pajak dan retribusi daerah ini tetap harus ada, dan diperkuat,” tegas Bupati.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya optimalisasi kanal pembayaran digital masyarakat, integrasi sistem keuangan daerah berbasis elektronik, serta peningkatan literasi digital bagi masyarakat dan pelaku UMKM.
Bupati mengakui masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah perluasan kanal digital hingga ke tingkat desa, mengingat sebagian besar masyarakat Lombok Timur berada di wilayah pedesaan. Terkait hal ini, ia meminta agar dilakukan koordinasi dan kolaborasi yang erat dengan para Kepala Desa.
Konsistensi penggunaan QRIS dan kanal non tunai lainnya juga menjadi perhatian utama, demikian pula dengan monitoring dan evaluasi yang harus terus dijaga kualitasnya. Untuk memperkuat fondasi digitalisasi, Bupati menginstruksikan perlunya penguatan regulasi dan komitmen dari seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Hal-hal yang masih bisa diatur, buat aturannya, regulasinya,” ungkapnya. Ia menekankan pentingnya perluasan layanan pembayaran digital hingga mencapai 100% layanan pembayaran daerah, karena pembayaran tunai dinilai berpotensi menyebabkan kebocoran.
Bupati berharap prestasi yang diraih tidak hanya bersifat seremonial administrasi, tetapi benar-benar menjadi contoh transformasi digital yang berdampak nyata pada transparansi keuangan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi birokrasi, dan kemudahan pelayanan publik.
Menindaklanjuti harapan tersebut, Sekda H. Muhammad Juaini Taofik meminta agar Bank NTB Syariah dapat segera merealisasikan kartu kredit pemerintah pada triwulan kedua tahun ini, setidaknya untuk tiga OPD sebagai proyek percontohan. Di samping itu, Sekda juga menekankan penguatan sekretariat TP2DD serta perluasan sosialisasi yang akan dilakukan di tiga titik strategis, yaitu Car Free Day (CFD), Rumah Makan Rarang, dan Lesehan Purnama.
Pertemuan yang diikuti oleh pimpinan OPD, Asisten Bidang Ekonomi Setda Lotim, Direktur RSUD, serta Kepala Cabang Bank NTB Syariah Selong ini bertujuan untuk mensosialisasikan mekanisme dan kriteria penilaian tahun 2026. Kegiatan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi seluruh OPD serta menghimpun data pendukung untuk pengisian sistem SIPD P2DD. (**)
