AMLT Gugat Berbagai Persoalan di Lotim

IMG-20141106-00295okLombok Timur, corongrakyat.co.id – AMLT (Aliansi Masyarakat Lombok Timur) yang terdiri dari gabungan beberapa LSM yakni SMS (Serikat Masyarakat Selatan), KSPN (Konpedansi Serikat Pekerja Nasional), LRI (Lembaga Reclasering Indonesia) HAM, Kemarin (Kamis,06/11) berunjuk rasa menuntut atau menggugat berbagai persoalan di Lombok Timur.

Massa yang memulai aksinya di depan kantor BPJS, menuntut agar BPJS lebih memperhatikan kinerja dari rumah sakit yang ada di Lombok Timur. Menurut mereka, rumah sakit sering mempermainkan pasien yang memakai kartu BPJS, disamping itu pelayanan BPJS mereka pertanyakan karena tidak jarang masyarakat mengeluh tentang sulitnya masyarakat menjadi peserta, karena dihadapkan oleh banyaknya persyaratan. Terkadang, pasien BPJS mereka temukan pungutan-pungutan terselubung walau pasien menyodorkan kartu BPJS.

Setelah berorasi di depan kantor BPJS massa lalu melanjutkan orasi mereka di depan kantor Bupati Lombok Timur. Massa yang di depan kantor bupati juga menuntut bupati atau pasangan Alkhaer untuk memenuhi janji mereka ketika berkampanye pada pemilukada lalu. Banyak hal yang mereka tuntut, diantaranya pupuk murah dan bahan bakar untuk petani tembakau, lahan kerja untuk 5000 orang dan Bupati Lotim segera menganggarkan subsidi kesehatan. Sayang, di kantor bupati tidak ada yang menerima massa yang berunjuk rasa, akhirnya massa melanjutkan ke kantor DPRD Lotim.

Tidak lama berorasi, massa diterima oleh komisi II yang dipimpin oleh Ridwan Bajri SH, beberapa unsur dari bidang kesehatan seperti Kadis Kesehatan dr. Utun Supria M Kes, dari rumah sakit pemerintah dan swasta yang menerima pelayanan pasien dengan memakai BPJS.

Massa diterima di Kantor DPRD
Massa diterima di Kantor DPRD

Sayadi dari SMS mengungkapkan keheranan mereka terhadap system sosialisasi dari BPJS. Justru ia melihat BPJS tidak bersosialisasi dengan masyarakat secara langsung, tetapi hanya bersosialisasi dengan pemerintah beberapa waktu lalu di Rupatama Kantor Setkab. ”Seharusnya BPJS bersosialisasi di buruh, preman ,wts,” ujarnya.

Kepala BPJS Mataram Sistri Soegondo menjelaskan, ia mengakui bahwa mereka jarang berkomunikasi seperti ini. Ia ikut prihatin dan pada intinya akan memperbaiki kinerja, perbaikan kinerja BPJS wilayah Mataram, dengan akan diadakannya pemisahan wilayah. “Jadi lebih terfokus melakukan pelayanan, mengenai adanya kesalahan yang terjadi di masyarakat I, masyarakat ikut melakukan kontrol dan kami sangat berterimakasih dengan adanya masukan seperti ini,” jelas Sistri.(cr-mj)