Dompu, CR – Aliansi Masyarakat Desa Tekasire melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Dompu Kabupaten Dompu. Selasa (8/3/2016). Dalam tuntutannya warga Tekasire menuntut agar dari pihak Kejaksaan melakukan audit terhadap Kepala Desa Tekasire dalam penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Tahun anggaran 2015. Sehubungan dengan adanya bantuan langsung dari Pemerintah melalui APBN/APBD yang di alokasikan melalui ADD dan DD, sebagaimana harapan pemerintah untuk kepentingan masyarakat, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan tersebut, yang kemudian diduga disalah gunakan oleh Pemerintah Desa Tekasire sebab tidak ada transparansi dalam penggunaan anggaran ADD dan DD Desa Tekasire.
“ Kami melihat sebagaimana musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Desa Tekasire bahwa penggunaan anggaran tersebut dibagi beberapa pos anggaran dan harus direalisasikan sesuai dengan anggaran yang dicairkan, setelah kami melakukan Observasi dan Indentifikasi ternyata penggunaan anggaran tidak sesuai dengan data alokasi ADD dan DD, karena terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa tekasire,”jelas Hardiawan Kordinasi Lapangan (Korlap)
Pantauan langsung CR dilapangan. Aliansi Masyarakat Desa Tekasire juga mengatakan pihaknya mendesak agar dari pihak Kejaksaan melakukan audit sesegera mungkin, agar warga yang ada di tekasire tidak melakukan tindakan anarkis.
”Kami juga berharap agar dari pihak pemerintah, Khususnya dari Kejaksaan agar menindak lanjuti permasalahan ini supaya warga tidak dirugikan oleh Pemerintah Desa, khususnya Kepala Desa sebab menurut kami hampir semua kegiatan yang di lakukan oleh Kepala desa semuanya tidak Jelas, terindikasi tidak Transparan terhadap warga,”katanya.
Kasi Pidsus Joko Suriyanto SH juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan full Data terhadap permasalahan ini dan meminta terhadap Aliansi Masyarakat Tekasire agar bersabar.
” Kami akan melakukan pengumpulan Data terkait permasalahan ini agar Warga yang ada di tekasire membantu pihaknya pada waktu melakukan full Data minggu depan, kerena permasalahan ini tidak bisa diambil keputusan saat ini juga,”ujar Joko(BC)
