Lombok Timur, CR- Stetemen atau pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur H.Khaerul Rizal ST, M.Kom terkait Bupati Lombok Timur H. Moh Ali BD yang di klaim melanggar sumpah jabatan dan undang- undang terkait pengelolaan hutan lindung Sekaroh dan meminta pemerintah pusat mengambil keputusan tegas di tanggapi kritikan pedas oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Lombok Timur yakni Sawaluddin SE.
Sawaluddin mengungkapkan bahwa seharusnya wakil rakyat tersebut berfikir bersama untuk bagaimana rakyat ini tenang, sehingga jangan hanya persoalan kepentingan politik sesaat saja dan mendengar gelontoran isu yang entah dari mana, lalu berbicara hal- hal yang tidak- tidak.
“Mengajak masyarakat untuk konflain yang sebenarya masyarakat sendiri tidak tau, kalau ada isu pelanggaran ya silahkan dong buktikan, jangan hanya gelontorkan isu saja, kalau memang DPRD mau berbuat ya berbuat saja, tapi sesuai procedural, jangan ajak rakyat ini memikirkan hal hal yang tidak mampu dipikirkan,” ungkap Sawaluddin ketika melakukan jumpa pers dengan para awak media, Selasa (26/07/2016) di Kantor Gerindra Lombok Timur.
Lebih lanjut Sawaluddin yang aktivis 90-an tersebut mengungkapkan bahwa, kalau issu pemakzulan terus digulirkan, maka akan berdampak kepada disstabilitas daerah, karna meskipun bupati diam menyikapi isu tersebut, namun bisa jadi nanti pendukung- pendukungnya bupati akan memberontak karna sejarah mencatat bahwa koalisi partai besar pernah kalah lawan idependen.
Di tambahkanya juga bahwa, apa yang di lakukan bupati Lombok Timur saat ini merupakan bentuk pembelaan dia terhadap rakyatnya karna tidak semua aturan yang dari pusat sesuai dengan daerah dan bisa mencukupi hajat hidup rakyat di daerah masing- masing, sehingga dengan tegas Sawaluddin menyatakan sikap bahwa saat ini Gerindra mendukung Bupati Lombok Timur.
“ Saya mendukung bupati, karna tidak semuaya peraturan pusat sesuai dengan apa yang terjadi di daerah,” tutupnya (Met)
