Merasa tidak mampu membendung rasa kekecewaannya kepada DPRD Lombok Timur Sayadi telanjang di hadapan H.L Hasan Rahman, selaku Ketua Komisi II DPRD Lotim.
Lombok Timur, CR – Kamis (24/03/2016) Sayadi dari Front Rakyat Bersatu (FRB) katakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Banci, pernyataan Sayadi SH tersebut karena diduga DPRD Lotim tidak mampu menyelesaikan persoalan masyarakat dengan cepat, kata-kata tersebut disampaikan langsung
oleh Sayadi didalam gedung DPRD sewaktu hearing ke komisi II terkait dengan persoalan anak sekolah yang dipecat oleh gurunya di Kecamatan Keruak.
Merasa tidak mampu membendung rasa kekecewaannya kepada DPR kemudian Sayadi telanjang di hadapan H.L Hasan Rahman, selaku Ketua Komisi II DPRD Lotim, sembari ia menyampaikan, kendati sudah tiga kali ini mereka datang ke Gedung DPRD yang terhormat ini, akan tetapi mereka tidak melihat adanya titik temu terkait dengan persoalan pemecatan salah seorang siswa yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Keruak, saat ini siswa yang telah dikeluarkan oleh pihak sekolah tersebut tengah mengikuti ujian di kantor kepolisian setempat.
Hal yang sama juga sempat ditegaskan oleh Sayadi, masih dalam kondisi telanjang, aksi beraninya tersebut sempat menyita perhatian semua orang yang ada di dalam gedung DPRD tak terkecuali H.L Hasan Rahman.
“Kalau seperti ini kualitas DPRD kita, maka sebaiknya DPRD dibubarkan saja, dan para anggotanya diganti dengan anak terminal, mungkin mereka lebih baik menjadi wakil kita di DPRD ini. Karena terlalu aneh wakil rakyat mau membiarkan begitu saja ada anak didik sekolah dikasi ujian di kantor polisi”, ucapnya dihadapan H.L Hasan Rahman
Ketua Komisi II DPRD Lotim.
Setelah mendengar ucapan Sayadi yang begitu kritis, H.L Hasan Rahman yang semula duduk serta sempat menikmati aksi telanjang Sayadi, kemudian bangun dari tempat duduknya dan meninggalkan Sayadi sembari menyampaikan kepada Sayadi dengan nada tinggi.
“Memang betul saya ketua Komisi II disini, akan tetapi kami juga punya pimpinan, dan jika pihak Dikpora tidak mau hadir ketika dipanggil oleh DPRD itu adalah hak mereka”, singkatnya sambil berlalu. (Ari)
