Opini || Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 12 November 2026 menandai babak krusial dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Keputusan ini diambil di tengah desakan politik yang memuncak, diawali dengan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh 120 anggota DPR RI serta putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA milik Gibran. Kendati pengunduran diri tersebut sedikit meredakan ketegangan politik di tingkat eksekutif, peristiwa ini meninggalakan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan, mari kita sama renungkan bagaimana sebuah dokumen pencalonan yang secara substantif dan yuridis bermasalah bisa lolos dalam verifikasi administrasi tingkat nasional?
Kita anggap saja pengunduran diri Gibran hanyalah ledakan kecil dari banyaknya endapan krisis yang ada di bumi pertiwi. Pangkal persoalannya terletak pada rapuhnya sistem penyaringan awal yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Krisis keabsahan syarat calon ini membuktikan bahwa kelolosan administrasi tanpa verifikasi faktual yang tuntas bukan lagi sekadar celah teknis, melainkan sebuah malapraktik penyelenggaraan pemilu yang bersifat sistemik. Oleh karena itu, momentum mundurnya Gibran harus dijadikan titik balik untuk mendesak pembubaran tata kelola model lama dan melakukan restrukturisasi total kelembagaan KPU dan Bawaslu demi menyelamatkan integritas demokrasi Indonesia atau bisa saja tak usah restrukturisasi namun sekalian bubarkan KPU dan Bawaslu.
1. Anatomi Kegagalan Berulang, Formalisme Administrasi yang Menumpulkan Verifikasi Faktual
Kasus kelolosan syarat pendidikan pada Pilpres 2024 bukanlah insiden tunggal yang berdiri sendiri. Jika dirunut secara historis dan akademis, kecenderungan KPU dan Bawaslu yang terjebak dalam formalisme administrasi tanpa pengujian fakta substantif telah terjadi berulang kali dari tingkat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hingga Pemilihan Umum Nasional.
Dalam berbagai kontestasi Pilkada, Mahkamah Konstitusi (MK) berulang kali harus mengambil alih peran verifikator akhir dengan mendiskualifikasi pasangan calon terpilih akibat pemalsuan atau ketidakabsahan dokumen akademik yang lolos di tingkat KPU daerah. Kasus diskualifikasi Calon Bupati Pesawaran (Aries Sandi Darma Putra) dan Wali Kota Palopo (Trisal Tahir) pada Pilkada 2024, serta kasus persidangan etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap KPU dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terkait ijazah Paket C calon legislatif, menjadi bukti kasat mata betapa lemahnya benteng verifikasi awal. Bahkan dalam kasus ekstrem di Pilkada Sabu Raijua, calon bupati terpilih Orient Riwu Kore baru terbukti memiliki kewarganegaraan asing setelah memenangkan pemungutan suara.
Penyelenggara pemilu sering kali berdalih bahwa keterbatasan waktu menjadi penyebab utama kegagalan verifikasi, sebagaimana diakui oleh Ketua KPU RI Mohammad Afifuddin, pemeriksaan dokumen pencalonan sering kali hanya mengandalkan kelengkapan fisik berkas tanpa verifikasi faktual ke instansi penerbit akibat terdesak tenggat waktu tahap pencalonan. Namun, dalih keterbatasan waktu ini berbenturan dengan fakta adanya pembatasan akses pengawasan yang sengaja diciptakan antarlembaga.
Dalam kesaksiannya di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi pada perkara perselisihan hasil pemilu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengutarakan bahwa KPU secara efektif membatasi ruang pengawasan Bawaslu. Akses terhadap platform digital Sistem Informasi Pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (SILON PWP) baru diberikan KPU dua hari sebelum batas akhir verifikasi ditutup, dan akun tersebut kerap tidak dapat diakses. Tak hanya itu, pengawas pemilu bahkan dilarang membawa telepon seluler maupun kamera saat menghadiri proses verifikasi berkas pencalonan di lapangan.
Tingkat Kontestasi,Bentuk Masalah Verifikasi,Implikasi Hukum & Dampak Demokrasi
“Pilkada Serentak (Pesawaran, Palopo, Sabu Raijua)”, Bentuk Masalah Verifikasi: Verifikasi KPU sebatas kelengkapan fisik berkas; tidak ada klarifikasi faktual ke instansi pendidikan/kependudukan. Implikasi Hukumnya yaitu diskualifikasi pasangan calon terpilih oleh MK pasca-kemenangan, adapun dampak bagi demokrasi yaitu pemungutan suara ulang (PSU) yang membebani anggaran negara dan memicu ketidakpastian hukum lokal.
Pemilu Legislatif (Kasus Bolmut & Parpol 2019), Bentuk sasalahnya yaitu pengabaian laporan masyarakat atas ijazah bermasalah, manipulasi data sampel keanggotaan parpol di SILON/SIPOL. Adapun implikasi hukum dan dampaknya bagi Demokrasi yaitu pelanggaran etik komisioner oleh DKPP, kelolosan calon legislatif cacat hukum, penyelesaian sengketa administratif yang berlarut di PTUN.
Pilkada & Pilpres 2024 (Kasus Syarat Cawapres),KPU membatasi akses pengawasan Bawaslu pada sistem SILON PWP, pemeriksaan Suket luar negeri tanpa pembuktian derajat kelulusan setara SMA. Pembatalan Surat Keterangan Penyetaraan oleh Mahkamah Agung, pembentukan Hak Menyatakan Pendapat di DPR, pengunduran diri Wakil Presiden di tengah masa jabatan.
2. Akar Kesemrawutan
Akar masalah dari kisruh yang ada ialah “Rekrutmen Politik “Titipan” dan Konflik Kepentingan Struktural”
Dalam sebuah diskusi ringan dicafe yang nyaman bagi kelas menangah, yang berda di tengah kota Mataram, terlontar satu pertanyaan mengapa KPU dan Bawaslu terus mengulang pola kelalaian yang sama?. Jawabannya terletak pada desain rekrutmen komisioner yang sarat dengan intervensi dan kompromi politik.
Sebagaimana disoroti oleh akademisi Hukum Tata Negara Universitas Lampung, Zulkarnain Ridlwan, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI, proses seleksi komisioner KPU dan Bawaslu dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota selama ini masih diwarnai praktik “titipan” fraksi politik, alih-alih mengutamakan sistem meritokrasi (merit system). Ketika pengisian jabatan penyelenggara pemilu ditentukan melalui fit and proper test di DPR, timbul konflik kepentingan yang inheren. DPR yang anggotanya merupakan representasi partai politik peserta pemilu bertindak sebagai penentu tunggal nasib para calon komisioner yang kelak akan mengawasi dan memverifikasi partai mereka sendiri. Tidak sampai disitu, bahkan konon katanya tidak hanya titipan Parpol banyak juga titipan alumni Organisasi, dan Ormas,
Secara teoritis, sebagaimana ditegaskan oleh Bruce Ackerman dalam analisis tata kelola ketatanegaraan modern, lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu wajib diisolasi secara total dari cabang kekuasaan politik (political branches). Aktor politik yang sedang berkuasa atau bertarung dalam pemilu memiliki kepentingan langsung terhadap hasil elektoral. Tatkala proses seleksi memberikan porsi dominan kepada lembaga legislatif, komisioner yang terpilih rentan mengalami “ketergantungan etik” dan penurunan keberanian dalam menindak pelanggaran yang melibatkan elite penguasa.
Dampak dari kecacatan rekrutmen ini terlihat nyata dari beruntunnya sanksi peringatan keras hingga pemberhentian yang dijatuhkan oleh DKPP kepada para komisioner KPU RI. Mulai dari Putusan DKPP Nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023 terkait penyusunan PKPU pencalonan, Putusan Nomor 135-141-PKE-DKPP/XII/2023 terkait penerimaan berkas pencalonan sebelum perubahan PKPU, hingga Putusan Nomor 178-PKE-DKPP/VII/2025 mengenai pelanggaran etika dan akuntabilitas. Rentetan sanksi etik ini menegaskan bahwa kompromi politik dalam seleksi telah merusak benteng integritas penyelenggara pemilu dari dalam.
3. Restrukturisasi Total: Pembentukan Electoral Court dan Reverse Mechanism Selection
Mempertahankan struktur KPU dan Bawaslu dengan pola tata kelola saat ini hanya akan melanggengkan daur ulang malapraktik pemilu. Evaluasi rutin atau revisi pasal-pasal teknis tidak lagi memadai. Dalam berbagai kajian yang ada dinyatakan bahwa Indonesia memerlukan reformasi kelembagaan yang radikal melalui dua langkah strategis:
Peratama, Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu (Electoral Court)
Sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia saat ini terlalu terfragmentasi, penanganan pelanggaran dan sengketa tersebar di setidaknya enam Lembaga yaitu KPU, Bawaslu, Sentra Gakkumdu (Kepolisian dan Kejaksaan), PTUN, DKPP, dan Mahkamah Konstitusi. Fragmentasi ini menciptakan ego sektoral, perbedaan interpretasi hukum, serta kelambatan prosedur yang merugikan pencari keadilan elektoral.
Guna mengatasi persoalan ini, Indonesia perlu mengadopsi prinsip integrated electoral justice system sebagaimana diterapkan oleh Tribunal Superior Eleitoral (TSE) di Brasil atau Corte Electoral di Uruguay. Sebagaimana direkomendasikan dalam berbagai studi hukum tata negara (seperti kajian dalam USM Law Review ), Indonesia harus membentuk Peradilan Khusus Pemilu (Electoral Court) yang ditempatkan di bawah lingkungan kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung).
Peradilan khusus ini bertugas mengintegrasikan seluruh fungsi adjudikasi sengketa proses, verifikasi berkas pencalonan, dan penanganan pelanggaran administratif-pidana pemilu sejak tahap awal pencalonan. Dengan demikian, KPU difokuskan murni sebagai badan pelaksana teknis (electoral administrator), sementara fungsi mengadili dan memutus keabsahan berkas calon dialihkan sepenuhnya ke lembaga peradilan independen yang memiliki hukum acara khusus dan mengikat.
Kedua, Penerapan Reverse Mechanism Selection dalam Seleksi Komisioner
Untuk memutus mata rantai politik “titipan”, mekanisme rekrutmen komisioner KPU harus dirombak total menggunakan pendekatan Reverse Mechanism Selection . Dalam mekanisme ini:
Pembentukan Tim Seleksi Independen yang diisi oleh tokoh akademisi berintegritas, pakar hukum tata negara, perwakilan organisasi masyarakat sipil, dan ahli kepemiluan tanpa keterlibatan penunjukan sepihak dari presiden maupun DPR.
Tim Seleksi Independen memegang wewenang penuh untuk melakukan penjaringan, pengujian rekam jejak etik secara substantif (bekerja sama dengan KPK dan lembaga kependidikan), serta menentukan nama-nama komisioner terpilih berdasarkan peringkat nilai tertinggi.
Kewenangan DPR dibatasi hanya pada fungsi konfirmasi administratif (administrative confirmation) tanpa memiliki hak untuk mengubah, mengocok ulang, atau melakukan transaksi politik atas daftar calon yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi.
Sekian, salam
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia harus dimaknai sebagai peringatan keras bagi masa depan demokrasi Indonesia. Tragedi ketatanegaraan ini menjadi bukti sahih bahwa pembiaran terhadap formalisme verifikasi dan politisasi seleksi penyelenggara pemilu pada akhirnya akan melahirkan krisis legitimasi di pucuk kepemimpinan nasional.
Demokrasi konstitusional tidak boleh di anak tirikan demi memberi ruang pada kompromi formalitas yang lapuk. Mendesak restrukturisasi total KPU dan Bawaslu, memutus dominasi politik parlemen dalam seleksi komisioner, serta menghadirkan Peradilan Khusus Pemilu (Electoral Court) bukanlah gagasan utopis, melainkan syarat mutlak untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi disetubuhi secara paksa oleh kelalaian dan malapraktik administratif di masa depan.`
Oleh: Muhammad Yazid Khofi, Koordiator Umum Komunitas Literasi dan Diskursus Politik (Narasi Politik)
