Lembaga penyiaran yang sehat hanya bisa terwujud dari komisioner yang lahir melalui proses seleksi yang transparan, jujur, dan taat aturan. Publik NTB berhak atas kepastian informasi yang akuntabel, bukan keputusan tanpa transparansi dokumen. — Sofyan, Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Penyiaran.
MATARAM — Aliansi Masyarakat Peduli Penyiaran menyampaikan kritik keras terhadap proses penetapan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) tujuh calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat periode 2026–2029 oleh DPRD Provinsi NTB.
Langkah DPRD NTB melalui Ketua DPRD Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang mengumumkan dan menyerahkan hasil seleksi tujuh nama calon terpilih yaitu Abdul Muluk, Damhuji, Junardi, Jhoni Sutangga, Lina Komalasari, Maharja Sani, dan Muammar Kadaffi, kepada Gubernur NTB dinilai belum memenuhi kaidah keterbukaan informasi publik sebagaimana diberitakan oleh media resmi. Meskipun DPRD NTB mengklaim bahwa seleksi berpedoman pada Keputusan KPI Pusat Nomor 3 Tahun 2024 serta berlangsung transparan dan akuntabel berbasis pemeringkatan, Aliansi menilai klaim tersebut tidak teruji selama dokumen otentik tidak dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
Aliansi Masyarakat Peduli Penyiaran menegaskan tiga tuntutan utama serta sorotan kritis terhadap keabsahan hasil seleksi tersebut.
Aliansi mempertanyakan keberadaan Berita Acara Pleno keputusannya. Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi pengawasan dan seleksi publik, setiap keputusan strategis penetapan komisioner wajib didasari oleh Berita Acara Pleno yang ditandatangani secara sah oleh pimpinan dan anggota Komisi I DPRD NTB.
Tanpa adanya Berita Acara Pleno resmi yang diumumkan dan dibuka kepada publik, penetapan tujuh nama tersebut dinilai tidak memiliki legitimasi administratif yang sah dan hanya menjadi klaim sepihak atau gosip politik semata. Keterbukaan Berita Acara Pleno sangat krusial untuk membuktikan bahwa keputusan diambil melalui mekanisme institusional yang sah, bukan kesepakatan tertutup.
Sebelumnya DPRD NTB mengklaim bahwa penetapan calon terpilih didasarkan pada sistem pemeringkatan dari hasil pendalaman visi, misi, dan integritas saat fit and proper test. Namun, hingga saat ini publik tidak pernah diberikan akses terhadap rekapitulasi nilai akhir dan urutan peringkat dari 14 besar calon peserta.
Aliansi menuntut agar DPRD NTB membuka secara transparan:
Lembar Penilaian Transparan: Rincian skor individual dari setiap anggota Komisi penguji terhadap seluruh 14 calon.
Tabel Peringkat Resmi: Urutan ranking 1 hingga 14 hasil akumulasi penilaian yang sah.
Transparansi angka dan peringkat adalah satu-satunya cara untuk membuktikan apakah penetapan tujuh nama terpilih tersebut benar-benar murni sesuai hasil uji kelayakan ataukah terdapat pergeseran peringkat untuk meloloskan figur tertentu.
Di samping persoalan keterbukaan dokumen, Aliansi Masyarakat Peduli Penyiaran menyoroti temuan krusial mengenai independensi calon. Terdapat indikasi kuat bahwa dua peserta yang dinyatakan lolos yakni Junardi dan Damhuji terafiliasi dengan partai politik.
Sesuai dengan Keputusan KPI Pusat Nomor 3 Tahun 2024 serta perundang-undangan penyiaran, komisioner KPID disyaratkan secara mutlak bebas dari kepentingan politik praktis dan tidak menjadi anggota maupun pengurus partai politik. Kelulusan calon yang terafiliasi dengan parpol mencederai independensi KPID NTB sebagai lembaga pengawas siaran publik. Aliansi mendesak agar rekam jejak kedua nama tersebut diperiksa dan diverifikasi ulang secara terbuka kepada publik.
Menyikapi penyerahan nama dari DPRD ke Pemprov NTB, Aliansi Masyarakat Peduli Penyiaran secara tegas mendesak Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk tidak terlebih dahulu menerbitkan SK maupun melantik tujuh calon anggota KPID NTB tersebut.
Penangguhan pelantikan merupakan langkah yang wajib diambil hingga seluruh syarat transparansi terpenuhi, yakni:
Pertama, mempublikasikan Berita Acara Pleno resmi penetapan hasil fit and proper test.
Kedua, membuka dokumen rekapitulasi nilai dan peringkat 14 besar calon kepada publik.
Terakhir, melakukan klarifikasi dan verifikasi terbuka terhadap dugaan afiliasi partai politik pada calon terpilih (Junardi dan Damhuji).
Dalam pandangan koalisi, KPID memikul amanah penting untuk mengawasi siaran publik demi kepentingan masyarakat luas.
“Lembaga penyiaran yang sehat hanya bisa terwujud dari komisioner yang lahir melalui proses seleksi yang transparan, jujur, dan taat aturan. Publik NTB berhak atas kepastian informasi yang akuntabel, bukan keputusan tanpa transparansi dokumen,” Ujar Sofyan, Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Penyiaran.
