Polemik penugasan PLT Dirut Sopyan Hakim dan hak keperdataan lahan Mata Air Ambung dinilai memerlukan penyelesaian yang transparan, terukur, serta berkepastian hukum.
LOMBOK TIMUR — Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KOMPAS NTB) mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk menyikapi polemik jabatan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama PDAM Lombok Timur secara objektif, komprehensif, dan transparan. Evaluasi terhadap kepemimpinan BUMD air minum tersebut dinilai harus berpijak pada fakta administratif, aturan hukum, serta indikator kinerja pelayanan publik, alih-alih sekadar terpengaruh oleh pembentukan opini sepihak.
Ketua KOMPAS NTB, Danil Zulbiantoni, menyampaikan bahwa kendati kritik terhadap pejabat publik merupakan mekanisme kontrol sosial yang sah dalam negara demokrasi, setiap kritik hendaknya dilandasi fakta dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, persoalan PLT Direktur Utama PDAM tidak seharusnya hanya berkutat pada lamanya masa jabatan, melainkan mencakup kejelasan dasar hukum pengangkatan, mekanisme perpanjangan, serta kontribusi nyata terhadap efektivitas pengelolaan dan perbaikan pelayanan air bersih.
Kepastian Regulasi dan Evaluasi Objektif Jabatan
Danil menekankan bahwa Bupati Lombok Timur selaku pemegang kewenangan penugasan perlu memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai payung hukum pengangkatan dan perpanjangan jabatan PLT Dirut PDAM Lombok Timur, Sopyan Hakim.
“Jangan sampai publik hanya diarahkan untuk memperdebatkan persoalan jabatan, sementara substansi yang jauh lebih penting, yaitu pembenahan tata kelola perusahaan daerah dan peningkatan pelayanan air bersih bagi masyarakat, justru tidak mendapatkan perhatian yang proporsional,” tegas Danil Zulbiantoni.
Ia menambahkan, KOMPAS NTB tidak menutup ruang evaluasi terhadap kepemimpinan Sopyan Hakim. Namun, evaluasi harus dilakukan secara adil dan terukur berdasarkan ketentuan regulasi, bukan atas dasar persepsi atau tekanan opini publik semata. Ukuran keberhasilan pimpinan BUMD dinilai dari kemampuan melakukan pembenahan kelembagaan, efisiensi operasional, serta pemenuhan hak publik atas air bersih.
Kepastian Hukum dan Hak Keperdataan Lahan Mata Air Ambung
Menyangkut polemik pemanfaatan Mata Air Ambung di Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, KOMPAS NTB mengingatkan agar pemerintah daerah menyelaraskan kebutuhan air bersih masyarakat dengan jaminan kepastian hukum. Langkah optimalisasi sumber mata air tersebut tercatat berpotensi memberikan manfaat layanan air bersih bagi sekitar 1.000 kepala keluarga.
Kendati demikian, kepentingan pelayanan umum tidak boleh dijadikan alasan untuk melangkahi prosedur hukum maupun mengabaikan hak keperdataan pihak keluarga yang mengklaim kepemilikan atas lahan tersebut. KOMPAS NTB mendesak transparansi dalam pemeriksaan dokumen kepemilikan, riwayat penguasaan tanah, batas objek, serta dasar pemanfaatan aset daerah.
“Jangan mempertentangkan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dengan hak-hak hukum masyarakat lainnya. Keduanya harus mendapatkan perlindungan. Pemerintah harus mampu menghadirkan penyelesaian yang adil, transparan, dan berkepastian hukum,” ungkap Danil.
Optimalisasi Aset Daerah dan Akuntabilitas Perusahaan
Di samping memberikan catatan kritis, KOMPAS NTB menilai setiap langkah positif dalam menghidupkan kembali aset daerah yang belum termanfaatkan patut diapresiasi apabila terbukti mendatangkan manfaat nyata bagi publik dan dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan. Aset daerah dinilai merupakan kekayaan publik yang semestinya dikelola secara produktif dan bertanggung jawab.
Kendati demikian, apresiasi terhadap upaya pembenahan tidak menghapuskan kewajiban evaluasi dan pengawasan. Transparansi dan akuntabilitas publik harus berjalan seiring agar setiap kebijakan pengelolaan aset BUMD dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Lima Desakan Utama KOMPAS NTB untuk Pemkab Lombok Timur
Sebagai wujud tanggung jawab fungsi kontrol sosial, KOMPAS NTB mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Timur agar segera mengambil langkah konkrit berikut:
- Penjelasan Transparan Dasar Hukum: Memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai payung hukum pengangkatan dan perpanjangan masa jabatan PLT Direktur Utama PDAM Lombok Timur.
- Evaluasi Berbasis Kinerja Objektif: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan BUMD berdasarkan indikator kinerja yang terukur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keterbukaan Informasi Publik: Membuka informasi secara berkala mengenai perkembangan pembenahan pelayanan air bersih serta pengelolaan aset PDAM kepada masyarakat.
- Penyelesaian Legal Sengketa Lahan: Menyelesaikan polemik pemanfaatan Mata Air Ambung di Desa Rempung dengan mengedepankan keterbukaan dokumen, kepastian hukum, dan perlindungan hak keperdataan seluruh pihak.
- Prioritas Pelayanan dan Asas Hukum: Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atas air bersih tetap menjadi prioritas utama tanpa mengabaikan asas dan prosedur hukum yang berlaku.
Menutup pernyataannya, Danil Zulbiantoni menegaskan bahwa KOMPAS NTB akan terus mengawal kebijakan pengelolaan BUMD di Kabupaten Lombok Timur demi menjamin profesionalisme dan kepentingan masyarakat luas.
“Jangan jadikan kritik sebagai alat untuk membangun kesimpulan sebelum fakta diperiksa secara utuh. Begitu pula jangan jadikan alasan pelayanan publik untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Kami ingin PDAM Lombok Timur dikelola secara profesional, aset daerah terlindungi, dan masyarakat mendapatkan haknya atas pelayanan air bersih yang layak,” tegas Danil.
