LOMBOK TIMUR – Peningkatan kesejahteraan nelayan ditegaskan sebagai tanggung jawab bersama, terlebih Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat melimpah, termasuk spesies laut yang belum teridentifikasi.
Karena itu, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan harus dilakukan secara bijak dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Ridwan Mulyana saat membacakan sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kegiatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan, Rabu (4/11).
Dalam sambutan itu dijelaskan enam Program Kerja Prioritas Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dirancang untuk mendukung kedaulatan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan menggerakkan Ekonomi Biru yang berkelanjutan.
Enam program tersebut adalah modernisasi kapal ikan, Pengembangan dan Penataan Kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Modeling dan Replikasi Tambak Udang Terintegrasi, Budi Daya Ikan Darat Tematik, Revitalisasi Tambak Pantura, serta Pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional.
“Khusus untuk program KNMP, pembangunan fasilitas tidak hanya berfokus pada fisik semata, melainkan dirancang sebagai penggerak roda perekonomian pesisir serta menjamin keberlanjutan usaha masyarakat,” ujar Ridwan.
Pada tahun 2026, ditargetkan sebanyak 100 lokasi KNMP beroperasi di seluruh Indonesia, dengan 6 lokasi di antaranya dibangun di Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk di Ekas Buana.
Menurut Ridwan, kehadiran KNMP terbukti mendorong peningkatan pendapatan nelayan dan menunjukkan tren perkembangan yang semakin positif.
Meski demikian, KKP mencatat sejumlah tantangan di lapangan, salah satunya terkait ketersediaan lahan. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, KKP berkomitmen melakukan perencanaan yang lebih cermat sejak tahap awal pada tahun 2027, sehingga setiap lokasi KNMP dipersiapkan secara matang dan sesuai kebutuhan riil nelayan setempat.
Menteri KKP juga menitipkan pesan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan pengelola KNMP agar memastikan seluruh bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan, serta mengelola dan merawat fasilitas penunjang secara profesional agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
Diharapkan pula pemda maupun pengelola KNMP dapat menangani setiap kendala dan persoalan nelayan secara cepat dan tuntas, serta menjaga ekosistem laut melalui praktik perikanan yang bertanggung jawab dan konsisten.
Menteri juga mengajak seluruh masyarakat pesisir memanfaatkan dan menjaga fasilitas KNMP sebaik-baiknya, serta menjadikan kawasan tersebut sebagai wadah bertumbuhnya berbagai usaha baru. Melalui sinergi bersama, KKP optimistis perekonomian masyarakat pesisir dapat terus diperkuat, sejalan dengan terwujudnya laut Indonesia yang sehat dan produktif.
Sekretaris Daerah Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik, yang hadir mewakili Bupati, menyampaikan harapan serupa. Ia berharap masyarakat dapat mengelola dan mengoptimalkan KNMP, mengingat keberadaan fasilitas tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Lebih lanjut, Sekda menyebutkan bahwa tantangan penanganan kemiskinan masyarakat pesisir berkaitan erat dengan tiga faktor utama, yaitu keterbatasan aset, keterbatasan modal atau uang, dan minimnya kunjungan atau daya tarik kawasan. Kehadiran program KNMP di Ekas Buana dipandang menjawab persoalan aset tersebut.
“Aset gedung dan fasilitas ini sudah ada. Jika dikelola dan diberdayakan dengan bagus, insyaAllah dampaknya akan sangat terasa. Meskipun jumlah tangkapan nelayan secara kuantitas sama, melalui pengolahan dan branding produk yang baik di KNMP ini, nilai jualnya bisa meningkat hingga dua kali lipat,” tambahnya.
Ia juga berpesan kepada masyarakat Ekas Buana untuk selalu bersyukur, bersabar dalam menjalani proses pengembangan usaha, serta berkomitmen merawat seluruh fasilitas yang telah dibangun. Guna mendukung keberlanjutan ekonomi kawasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berkomitmen mengarahkan lebih banyak kegiatan ke kawasan Ekas Buana agar angka kunjungan masyarakat luar terus meningkat.
Pada kesempatan itu diserahkan pula sejumlah bantuan dan sertifikasi guna mendukung produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Bantuan tersebut meliputi Premi Asuransi Nelayan bagi 100 orang nelayan di Lombok Timur, 200 paket perbekalan/sembako, serta satu ton bibit rumput laut. Selain itu, diserahkan pula Sertifikat Pengolahan Hasil Perikanan untuk wilayah Ekas Buana, Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), serta fasilitas Poskastras.
Acara yang merupakan bagian dari peringatan HUT ke-27 KKP tersebut diselenggarakan sebagai wujud komitmen nyata KKP untuk hadir lebih dekat, mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, serta menjawab kebutuhan para nelayan di lapangan secara langsung. Kegiatan juga diisi teleconference dengan Menteri KKP dari KNMP Ciwaru, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. (**)
