JAKARTA — Koalisi Aktivis NTB Wilayah Jakarta Soroti dugaan praktik mark-up anggaran pada pengadaan Videotron di Pemerintahan Kabupaten Lombok Utara. Lebih spesifik ketua Koalisi Aktivis NTB Wilayah Jakarta Pandi mengungkapkan ada kenjanggalan dalam pengadaan Videotron, dimana Videotron yang ada di aula Kantor bupati harganya sangat mahal lebih mahal dari Videotron yang ada dipolres Lombok Utara, padahal bila kita lihat sekilas Videotron di polres klu itu jauh lebih besar.
“Bagi kami ini hal yang sangat janggal dan sangat perlu untuk kita mintai pertanggung jawaban pemda KLU,” Ujar Pandi.
Lebih lanjut, menyikapi hal ini pandi mewakili Koalisi Aktivis NTB Wilayah Jakarta akan mendesak kejaksaan RI untuk segera memerintahkan Kejaksaan Tinggi NTB untuk mengusut tuntas duguaan tersebut.
Tidak sampai disitu pandi juga menegaskan akan menyurarati pihak-pihak penegak hukum di jakarta agar segera mengatensi persoalan pengadaan Videotron di Pemda KLU. Bahkan berencana akan turun melakukan Aksi Demonstrasi di tiga titik Kejaksaan RI KPK RI, dan Kejati NTB pada minggu depan.
“Untuk saat-saat ini kami sedang melakukan konsolidasi, dan kedepannya insyaallah kami akan turun aksi di Kejaksaan RI dan KPK RI, Kami mendesak Kejaksaan RI agar segera memerintahkan Kejati NTB untuk turun dalam rangka mendalami duguaan mark-up anggaran di wilayah pemerintah KLU ini” Tegas Pandi.
Selain itu, Koalisi Aktivis Wilayah Jakarta menyebut adanya dugaan keterlibatan Kabag Umum dan adik Bupati KLU dalam dugaan Make-up Videotron pemerintah KLU.
