MATARAM—Senin (22/06/2026) Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) Mataram mengkritik keras sikap Gubernur NTB yang dinilai diskriminatif dalam menemui massa aksi di lapangan.
Rizal menyatakan ada sebuah ironi di mana aliansi mahasiswa dan rakyat kecil sudah puluhan kali menggelar aksi menyuarakan nasib petani, namun selalu dihadapi dengan gerbang digembok dan barikade aparat. Sebaliknya, saat ada satu kali aksi dukung program MBG, Gubernur sangat responsif dan langsung turun ke jalan menyambut mereka dengan ramah.
Menurut Ketum IMBI Mataram, tindakan memilih-milih massa aksi ini jelas menabrak aturan hukum, khususnya Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang kebebasan berpendapat dan Pasal 13 UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Ketum IMBI Mataram menjelaskan kesalahan fatal Gubernur terletak pada pengabaian asas kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law).
“Melayani aspirasi masyarakat adalah kewajiban jabatan yang diperintahkan undang-undang, bukan hak sukarela yang bisa dipilih Gubernur berdasarkan selera politiknya. Menolak dialog dengan kelompok kritis tetapi menyambut kelompok pendukung adalah bentuk diskriminasi hukum yang nyata,” Ujar Rizal sapaan akrab Ketum IMBI Mataram
Lebih lanjut, Ketum IMBI Mataram mengingatkan bahwa mahasiswa dan masyarakat yang berdemo adalah pembayar pajak yang mendanai fasilitas jabatan Gubernur. Sangat memilukan jika pemilik kedaulatan yang sah justru diperlakukan bak pengemis informasi di rumah sendiri.
Menutup pernyataannya, Ketum IMBI Mataram menegaskan bahwa menemui massa yang pro terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu sangat mudah, namun ujian pemimpin sejati adalah berani menghadapi kritik langsung.
“Kami mendesak Gubernur NTB segera menghentikan pencitraan selektif dan drama pilih kasih ini agar tidak membuat masyarakat NTB terus menanggung malu,” Tagasnya.
