Mataram — PT PLN Nusa Daya Regional NTB hari ini sangat memelurkan evaluasi total, terlalu banyak persoalan yang terus muncul dan menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana perusahaan ini menjalankan tanggung jawabnya terhadap pekerja maupun masyarakat. Mulai dari dugaan lemahnya penerapan K3, status pekerja kontrak yang terus dipersoalkan, hingga transparansi CSR yang dinilai kabur, semuanya menunjukkan adanya problem serius di tubuh manajemen
Persoalan paling memprihatinkan adalah soal keselamatan kerja, bagaimana mungkin di sektor pekerjaan berisiko tinggi seperti kelistrikan, isu dugaan kelalaian K3 masih terus berulang?. Keselamatan pekerja tidak boleh hanya dijadikan formalitas administratif demi memenuhi dokumen perusahaan. Jika pekerja lapangan setiap hari mempertaruhkan nyawa di jaringan listrik, maka perusahaan wajib memastikan sistem pengawasan, SOP, APD, hingga kontrol lapangan berjalan ketat dan nyata, bukan sekadar slogan
Belum lagi soal pekerja kontrak dan vendor yang terus menjadi sorotan, banyak tenaga teknis bekerja bertahun-tahun menjalankan pekerjaan inti operasional, tetapi masih berada dalam ketidakpastian status kerja. Ini memunculkan pertanyaan besar: apakah sistem PKWT dan outsourcing digunakan secara sehat sesuai aturan ketenagakerjaan, atau justru menjadi alat untuk menekan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja? Pekerja menghadapi risiko tinggi, tetapi kepastian kerja dan perlindungannya justru rendah. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan
Di sisi lain, publik juga berhak mempertanyakan transparansi dana CSR perusahaan, program CSR seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab sosial yang jelas manfaatnya bagi masyarakat, bukan sekadar pencitraan perusahaan. Jika masyarakat mulai mempertanyakan ke mana arah distribusi CSR dan siapa penerima manfaatnya, maka itu tanda bahwa keterbukaan perusahaan masih sangat lemah
Masalah lainnya adalah pola penanganan yang terkesan selalu reaktif, permasalahan baru ramai dibahas setelah muncul insiden, kritik publik, atau aksi demonstrasi. Seharusnya perusahaan bergerak dengan sistem pencegahan yang kuat, bukan menunggu tekanan publik terlebih dahulu baru melakukan evaluasi
PT PLN Nusa Daya NTB tidak bisa terus berlindung di balik alasan teknis dan birokrasi, ini menyangkut nyawa pekerja, hak tenaga kerja, dan kepercayaan masyarakat. Jika berbagai persoalan ini terus berulang tanpa pembenahan serius, maka wajar jika publik menilai ada kegagalan manajemen dalam membangun sistem kerja yang profesional, manusiawi, dan transparan di NTB
Maka dari itu, atas dasar seluruh persoalan yang dikemukan di atas Gerakan Pemuda Peduli Rakyat NTB (GAPURA NTB) menyampaiakan akan melakukan Aksi Demonstrasi Jilid II dengan massa aksi yang lebih besar dari aksi sebelumnya
“Kami dari GAPURA NTB menegaskan bahwa dalam waktu dekat akan melaksanakan Aksi Demonstrasi Jilid II dengan massa yang lebih besar untuk menggruduk Kantor PT PLN Nusa Daya Regional NTB. Aksi ini merupakan bentuk kemarahan dan kekecewaan terhadap berbagai persoalan yang hingga hari ini dinilai belum mendapatkan penyelesaian serius. Kami tidak ingin keselamatan pekerja, hak tenaga kerja, dan transparansi publik terus diabaikan. Jika PT PLN Nusa Daya NTB masih memilih diam dan tidak melakukan evaluasi menyeluruh, maka gelombang perlawanan publik akan terus membesar,” Tegas GAPURA NTB.
