Lombok Timur — Kondisi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah Lombok Timur mulai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Ketua Cabang PMII Lombok Timur, Yogi Setiawan, mendesak Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun langsung ke lapangan guna memastikan situasi tidak semakin memburuk.
Ia menegaskan bahwa persoalan distribusi BBM tidak bisa dianggap sepele, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama terhadap aktivitas harian dan keberlangsungan ekonomi rakyat kecil. “Ini bukan persoalan biasa. Jika dibiarkan, akan mengganggu sendi-sendi ekonomi masyarakat,” tegas Yogi.
Menurutnya, Pemerintah Daerah tidak boleh bersikap pasif dengan hanya menunggu laporan. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari SPBU hingga jalur distribusi BBM. Selain itu, transparansi informasi kepada publik dinilai penting untuk mencegah kepanikan dan simpang siur informasi di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, Yogi meminta aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dan tegas dalam menelusuri dugaan adanya penimbunan, penyimpangan distribusi, hingga praktik mafia BBM. “Tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat. Jika terbukti ada pelanggaran, harus ditindak tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peran pengelola SPBU dan distributor agar menjaga integritas serta kelancaran distribusi. Menurutnya, segala bentuk kelalaian maupun permainan dalam penyaluran BBM hanya akan memperpanjang antrean dan memperparah kondisi di lapangan.
BBM, kata dia, merupakan kebutuhan vital yang menopang berbagai sektor, mulai dari petani, nelayan hingga pelaku usaha kecil. Gangguan distribusi akan berdampak luas dan langsung dirasakan oleh masyarakat.
PC PMII Lombok Timur menegaskan akan terus mengawal persoalan ini. Jika tidak ada langkah konkret dari Pemerintah Daerah maupun aparat penegak hukum, pihaknya siap mengambil langkah lanjutan sebagai bentuk tekanan agar masalah ini segera ditangani secara serius.
“Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Negara melalui pemerintah daerah wajib hadir memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan tepat sasaran,” pungkas Yogi Setiawan.
