MATARAM, Corongrakyat.co.id —Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Bima di Mataram (IMBI Mataram) menyoroti kenaikan tarif transportasi pada jalur Mataram–Bima yang dinilai cukup signifikan dan berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya mahasiswa dan warga Bima yang berada di Kota Mataram.
Arif Rizal Muhaimin Ketua Umum Formateur IMBI Mataram, menyampaikan keprihatinan sekaligus kritik terhadap kenaikan harga tiket bus rute Mataram–Bima yang sebelumnya berada pada kisaran Rp250.000 dan kini melonjak menjadi sekitar Rp380.000.
Dalam keterangannya, ketua IMBI menyampaikan bahwa lonjakan tarif transportasi pada momen arus mudik dan balik Lebaran 1447 Hijriyah tersebut sangat mencekik masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran karena jalur Mataram–Bima merupakan akses vital bagi mobilitas masyarakat di berbagai sektor. Jalur ini tidak hanya menjadi sarana transportasi utama bagi mahasiswa, tetapi juga bagi masyarakat yang memiliki kepentingan ekonomi dan sosial antara kedua wilayah
“Kenaikan yang cukup signifikan ini tentu sangat memberatkan masyarakat, khususnya mahasiswa dan warga Bima yang berada di Kota Mataram. Jalur transportasi Mataram–Bima merupakan akses vital bagi mobilitas pendidikan, ekonomi, dan hubungan sosial masyarakat. Karena itu, lonjakan tarif tanpa kejelasan yang transparan menimbulkan pertanyaan publik,” Katanya.
Ia juga menilai bahwa pengawasan terhadap kebijakan tarif transportasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah melalui instansi terkait
“Dalam konteks ini, kami menilai Dinas Perhubungan Provinsi NTB memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian tarif transportasi agar tetap berada dalam batas kewajaran dan tidak merugikan masyarakat. Ketika tarif melonjak secara drastis tanpa kejelasan mekanisme pengaturan, maka hal ini menunjukkan adanya kelemahan kontrol dan pengawasan dari pihak yang berwenang,” Ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah provinsi dalam memastikan kebijakan transportasi yang berpihak kepada masyarakat.
“Sebagai institusi yang berada di bawah pemerintah provinsi, tentu Dinas Perhubungan NTB juga tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab kepemimpinan Pemerintah Provinsi NTB. Oleh karena itu, kami berharap Gubernur NTB dapat mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi kondisi ini, memastikan adanya transparansi, serta mengembalikan kebijakan transportasi pada prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat,” Lanjutnya.
Rizal selaku ketua IMBI juga menekankan bahwa kebijakan publik seharusnya berlandaskan prinsip keadilan sosial dan tidak membebani masyarakat kecil secara tidak proporsional
“Sebagaimana pandangan intelektual yang menekankan pentingnya rasionalitas, keadilan, dan keberpihakan pada kepentingan publik, kebijakan publik seharusnya tidak boleh membiarkan masyarakat kecil menanggung beban yang tidak proporsional. Negara dan pemerintah hadir bukan sekadar sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penjamin keadilan sosial bagi warganya,” Tegasnya.
Organisasi mahasiswa tersebut juga menilai persoalan kenaikan tarif ini tidak sekadar berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat
“IMBI Mataram sebagai rumah besar mahasiswa Bima di Mataram memandang persoalan ini bukan sekadar soal tarif, tetapi juga soal tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kami mendesak adanya evaluasi terhadap kebijakan tarif transportasi Mataram–Bima serta peningkatan pengawasan oleh Dinas Perhubungan NTB” Tegasnya.
Di akhir pernyataannya, mahasiswa menyampaikan bahwa sikap tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan tarif transportasi tersebut
“Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Bima dan mahasiswa yang terdampak langsung oleh kenaikan tarif transportasi tersebut,” Pungkasnya. || Yazid
