Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara totalitas semestinya dialokasikan untuk kemakmuran rakyat.
LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id – Ungkapan tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) NTB, H. Najamuddin saat melakukan konfrensi pers di Selong, Minggu (20/03/2016).
Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu komponen APBD pun wajib hukumnya dialokasikan untuk rakyat.
‘’Karena itu rakyat tidak harus dipunguti retribusi untuk PAD tersebut,’’ kata H. Najamuddin.
Tampaknya ia memiliki teori tersendiri yang lebih merakyat dalam pemahaman PAD dimaksud.
‘’PAD yang dipungut oleh pemerintah daerah dari rakyatnya tidak mesti berupa uang. Itu harus dipahami,’’ katanya.
Karenanya manakala kelak dia terpilih sebagai Bupati Lombok Timur, dia tidak akan sama sekali memberatkan rakyat.
‘’Rakyat harus kita besarkan dan sejahterakan, jangan malah ditekan,’’ ujarnya.
Satu konsep untuk menyejahterakan rakyat kecil, yakni memberikan bantuan hand tracktor gratis kepada petani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan).
Kalau di Lotim saat ini ada 254 desa/kelurahan, dengan satu desa/kelurahan dialokasikan sepuluh unit hand tracktor, maka akan terdapat setidaknya 30.000 gapoktan. Sementara operator satu unit hand tracktor biasanya empat orang.
‘’Maka setidaknya lebih dari 10.000 orang tenaga kerja memiliki lapangan kerja baru,’’ katanya.
Semua itu dinilainya realistis. Pada tahun pertama dan kedua para gapoktan tersebut tidak dipungut biaya retribusi apa pun oleh pemda.
Tetapi pada tahun ketiga, saat gapoktan telah terangkat ekonomi keluarganya, dan para tenaga kerja telah memiliki pekerjaan tetap di bidang pertanian, barulah mereka harus membayar retribusi atas izin pembentukan gapoktan tersebut.
‘’Anda bisa menghitung, seandainya biaya izin tersebut Rp 200.000 per Gapoktan di tahun ketiga, maka berapa PAD yang akan masuk ke kas daerah,’’ ujarnya dengan nada tanya.
Bagi Najamuddin, mantan anggota DPRD NTB yang kini tampil sebagai pengusaha dibidang pertanian ini, PAD tidak harus diukur dengan berapa besar retribusi atau pajak yang masuk dari rakyat ke kas daerah.
‘’Kalau rakyat sejahtera karena kebijakan pemerintah daerah, itulah yang sesungguhnya PAD itu. PAD itu harus dirasakan langsung oleh masyarakat,’’ tandasnya.
Penguatan petani di pedesaan itulah, lanjut Najamuddin, merupakan pembangunan fondasi ekonomi bagi masyarakat di pedesaan.
‘’kalau masyarakat mandiri secara ekonomi, maka tentu saja persoalan biaya pendidikan dan kesehatan akan dengan gampang mereka tanggulangi sendiri,’’ pungkasnya. (cr-max)
