Adanya pernyataan Ketua JAPDA Miq Apeng yang mengatakan bahwa DPRD Lombok Timur tak lagi kritis terhadap kbijakan eksekutif, dikarenakan mereka telah dininabobokan oleh eksekutif dengan jalan menambahkan anggaran kepada anggota DPRD Lotim dalam anggaran Bansos dan Aspirasi dewan.
Lombok Timur, CR – Wakil Ketua DPRD Lombok Timur Daeng Paelori. SE., menanggapi pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa mereka yang ada di DPRD tetap kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah, akan tetapi cara mereka di DPRD dalam
mengkritisi pemda tidak sama seperti LSM, karena ada wadah yang digunakan.
“Cara kami di DPRD mengkritisi pemda itu selama ini jelas tidak sama dengan gaya LSM, kami DPRD tidak mungkin mengkritisi pemda seperti gaya LSM, kita di DPR ada momen dan wadah yang kita pakai apabila kita mau mengkritisi pemda, misalkan melalui pertemuan dengan Fraksi, gelar pendapat dengan SKPD”, katanya.
Melalui adah-wadah inilah mereka sebagai DPRD mengkritisi pemda, oleh karena itu tidak benar kalau selama ini ada dugaan LSM selama ini kalau anggota DPRD tidak lagi kritis di hadapan eksekutif, ia juga mengungkapkan bahwa perlu diketahui sepanjang kebijakan pemda itu memberikan keuntungan bagi daerah dan masyarakat
DPRD tetap akan dukung.
“Oleh karena itu selaku anggota di DPRD tidak asal kritik,” singkatnya. (Ari)
