LOMBOK TIMUR, CR – Air mineral kemasan yang diproduksi oleh Pemerintah Desa Tirtanadi Timur kini terancam gulung tikar alias tutup. Ancaman tersebut bersumber dari masalah sulitnya memperoleh izin produksi. Kepala Desa (Kades) Tirtanadi, Ruspan kepada Corong Rakyat di ruang kerjanya, Rabu (14/9) mengaku kesulitan mendaptkan izin dari pemerintah terkait produksi air minum kemasan.
Sulitnya mendapatkan izin produsksi dianggap ruspan sebagai pembiaran pemerintah kabupaten yang berdampak pada matinya usaha masyarakat karena tidak dapat mengembangkan diri.
Air mineral kemasan yang sedang diproduksi oleh pemerintah desa Tirtanadi ini diberi label Tirtaku.Air mineral kemasan ini dikatakan sebagai upaya pemerintah desa mengembangkan potensi alam dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga.
“Seharusnya, pemerintah dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Perindusterian dan Perdaganangan (ESDM-PP) dan instansi terkait lainnya mebantu kami mendaptkan izin tersebut, bukannya dipersulit seperti ini,” keluh Ruspan.
Padahal, lanjut Ruspan,pihak pemerintah desa Tirtandi sangat membuka diri dan berharap ada pembinaan dalam usaha air mineral kemasan tersebut.
Lebih jauh ia mengatakan, yang membuat pihaknya kesulitan memperoleh izin produksi itu adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan serta persyaratan yang menjelimet dalam proses permohonan izin produksi.
Ditanya soal kisaran nominal biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus izin produksi,Ruspan enggan memberikan ketrangan.
Kini perkembangan produksi air mineral Tirtaku ini terhenti,harapan masyarakat desa Tirtanadi untuk mendapatkan keuntungan materi berupa lapangan pekerjaan baru pusus akibat persoalan terkendala izin tersebut.
“Coba bayangkan, akan banyak warga kami yang menadapkan keuntungan dengan adanya usaha air mineral kemasan ini,” ujarnya panjang lebar.
Mengenai sumber air mineral ini, lanjut Ruspan,desa Tirtanadi memiliki sumber mata air bersih yang setril yakni Timbe Belande. Mata air yang berada tidak jauh dari kantor desa Tirtandi itu merupakan sumber mata air peninggalan penjajah belanda.
“Sebelum saya lahir, mata air itu sudah ada lengkap dengan bak penampungnya,” terang Ruspan.
Lebih jauh ia menjelaskan, kwalitas air Timbe Belanda ini sangat baik,beberapa pihak baik itu NGO maupun Dinas ESDM-PP sudah melakukan uji kelayakan terhadap kandungan minerlal air Timba Belanda ini.
Untuk membuktikan hal tersebut, kata Ruspan, meminum air Timba Belanda ini secara langsung tidak mengakibatkan sakit perut meski dengan jumlah banyak.
Saat ini pemerintah Desa Tirtanadi hanya mendapatkan pemasukan dari warga yang datang mengisi air di Timbe Belanda dengan dikenakan biaya Rp.1.000 pergalonnya. Minimal Rp. 100.000 dana retribusi yang terkumpul dari air Timba Belanda ini.
Untuk meningkatkan pendapatan dari sumur peninggalan Belanda itu, pemrintah desa setempat berencana untuk melakukan perluasan areal pengambilan air Timbe Belanda.Pembebasan lahan warga direncanakan dilakukan dalam waktu dekat ini.
“Sekitar dua are lahan warga akan kami bebaskan dan hal ini akan memudahkan warga dan kelancaran pengambilan air dari Timbe Belanda ini,” terangnya.
Akibat banyaknya warga yang datang mengambil air sepanjang hari mengakibtakan warga yang mengambil air ini harus rela antre untuk mengisi galon mereka dari pancuran sederhana dari bak air Timba Belanda.
“Yang datang mengambil air ini bukan saja dari desa Tirtanadi, namun juga dari desa lain sekitar desa Tirtanadi,” terangnya.
Lalu bagimana dengan Infrastruktur?
Infrastruktur dasar kebutuhan masyarakat menjadi hal pertama yang menjadi program pemrintah dasa Tirtanadi.Sebagai desa yang 99 persen masyarakatnya petani, pembukaan jalan pertanian menjadi hal yang penting.
“Dibeberapa titik lokasi pertanian warga kami membuka jalan usaha tani yang totoal keseluruhan mencapai kurang lebih3 kilometer,”terangnya.
Selain jalan usaha tani,peningkatan jalan juga dikerjakan guna memudahkan mobilisasi hasil pertanian warga desa Tirtanadi.
Persoalan ketrsediaan air untuk kebutuhan pertanian warga desa Tirtanadi dimaksimalkan dengan pembangunan talud irigasi pertanian.Guna menghemat anggaran yang dimiliki oleh desa Tirtanadi pemerintah desa dalam hal ini kepela desa melakukan upaya komunikasi dengan pemerintah daerah maupun pihak lain.
“Ada beberapa infrastruktur yang merupakan aspirasi anggota DPRD baik kabupaten maupun Provinsi,”terang Ruspan.
Tahun 2017 mendatang,desa Tirtanadi akan mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Lombok Timur berupa jalan penghubung, yakni dari Tirtanadi sampai desa Korleko dimana dalam perencanaannya jalan tersebut adalah jalan hotmix.
“Pembebasan lahan dan lainnya sudah kami lakukan secara swadaya,”terangnya.(cr-mil*)
