Opini|| Cepat atau lambat, Pimpinan Daerah Haerul Warisin dan Edwin Hadiwijaya akan mengikuti tradisi kepala daerah sebelumnya, yaitu melakukan mutasi atau reposisi pejabat daerah. Ini adalah bagian dari upaya merapikan barisan dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan Paket SMART.
Afiliasi para Aparatur Sipil Negara (ASN) saat Pilkada sudah menjadi hal yang lumrah, tersebar di berbagai “kamar” calon kepala daerah dengan beragam motif—mulai dari analisis keselamatan karier, sakit hati, loyalitas, kesamaan geografis, hingga alasan pragmatis. Bahkan, tak jarang ASN memainkan peran ganda di berbagai “kamar” sambil menyalakan lilin di semua arah. Semua itu telah tercatat dalam database kepemimpinan daerah dan para pejuang Pilkada.
Dampak dari afiliasi tersebut menuntut kepala daerah memilih SDM yang sejalan—tidak hanya mampu menerjemahkan RPJMD yang telah dirumuskan, tetapi juga memiliki loyalitas profesional maupun loyalitas plus-plus. Mereka harus siap bekerja dalam kondisi ideal maupun penuh tekanan sebagai bentuk merawat tradisi politik daerah.
Untung-Rugi Pejabat Profesional
Dalam konteks ini, istilah “profesional” dikerucutkan pada aspek linearitas akademik, bukan semata keterampilan manajerial. Mereka tidak terlibat dalam politik kamar, bekerja berdasarkan aturan, konstitusi, dan perintah pimpinan daerah.
Secara politis, Paket SMART mungkin akan diuntungkan dalam Pilkada 2030 karena memilih pejabat profesional. Namun, dari sisi emosional-politik, mereka mungkin kehilangan koneksi batin karena para pejabat profesional tidak memiliki kedekatan historis dengan pimpinan. Harapan untuk bisa memahami gestur dan kehendak pimpinan bisa jadi tipis.
Namun dari sisi kepuasan publik, pejabat profesional yang mampu menerjemahkan visi SMART tidak hanya secara teks, tetapi juga sebagai nafas dalam pelayanan, akan membawa dampak positif. Ini mungkin merugikan secara emosional bagi tim pemenangan, tetapi akan memuaskan sebagian besar masyarakat Lombok Timur.
Pejabat Magang
Pejabat magang adalah mereka yang dipilih berdasarkan kenyamanan pimpinan daerah. Meskipun akademiknya tidak selalu selaras dengan satuan dinas yang dipimpinnya, mereka memiliki loyalitas tinggi bahkan loyalitas plus-plus.
Ciri-ciri pejabat magang: belajar dari nol setelah dilantik, kemampuan public speaking di atas rata-rata, akomodatif terhadap gaya pimpinan, dan ramah pada semua pihak, termasuk yang berpotensi menciptakan tekanan jabatan.
Mereka juga memiliki kemampuan membaca dan menerjemahkan RPJMD tambahan—bagian yang tidak tertulis dalam dokumen resmi—sehingga mendapat simpati dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar lingkar pemerintahan SMART. Cerita tentang mereka pun akan membanjiri media sosial.
Namun, dampak buruknya muncul jika pengangkatan dilakukan tanpa transparansi, misalnya melalui skenario pengosongan posisi, pengangkatan PLT, dan pembentukan Pansel yang disesuaikan dengan keinginan pejabat magang dan restu pimpinan. Ini akan menciptakan persepsi negatif bahwa pemerintahan HW–Edwin cenderung politis dan nepotistik, meski tak ada aturan hukum yang dilanggar.
Kesimpulan yang bisa muncul di masyarakat akar rumput: pemerintahan saat ini terkesan mengulang pola lama, yang ironisnya menjadi faktor utama kejatuhan pemerintahan sebelumnya. Dan opini publik itu bisa menguatkan keyakinan bahwa sulit bagi petahana untuk terpilih kembali tanpa melalui fase jeda.Wallahu a’lam bis-shawab.
