Terkait Beras Miskin (Raskin) yang selama ini diterima oleh sebagian besar masyarakat Lombok tengah tidak bisa dipungkiri sangatlah dilematis, terasa di tengah-tengah masyarakat kita saat ini, karna jika dilihat dari pola pembagian serta penerimanya sangatlah tidak layak dikatakan miskin, lihat saja penerimanya tidak hanya mereka yang dikategorikan miskin, namun mereka yang tergolong kaya saja bisa menikmatinya karna sebagian besar pola pembagiannya selama ini menggunakan system bagi rata.
Lombok Tengah,CR- Disatu sisi jika masalah keterlambatan penditribusian serta kekurangan stok beras raskin di gudang Bulog, objek yang dituding lamban dan tidak bekerja secara maksiml yakni pemerintah.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil bupati Lombok tengah H. L. Fathul Bahri, Rabu (13/04/16), dalam siaran persnya di Praya. Fathul Bahri menyayangkan sikap sebagian besar masyarakat Lombok Tengah yang cendrung tidak mau berhenti dikategorikan miskin, hal ini terlihat ketika proses pembagian Raskin ini berlangsung
“Masih saja masyarakat yang sebenarnya tergolong kaya menerima Raskin, sehingga dampaknya masyarakat yang sebenarnya layak untuk mendapatkan Raskin sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh Bulog mengalami pengurangan, misalnya raskin yang sebanyak 1,5 kwintal untuk 10 masyarakat miskin dan rat-rata mendapatkan jatah sama-sama 15 kilogram untuk jatah 15-20 hari berkurang setengahnya, karna persoalan bagi rata ke masyarakat yang tidak berhak menerima dan jatah yang 15 kilogram tadi dibagi dua sehingga berjumlah 7,5 kilogram dan hanya bisa bertahan utuk kebutuhan dapur 5-6 hari saja,” jelas Wabub Loteng.
Wabub juga menambahkan Kalau bisa jangan dibagi rata, biarkan mereka yang berhak saja menerimanya, kesalnya. Politisi terbaik partai Gerindra ini juga berharap kepada masyarakat Lombok Tengah untuk menumbuhkan rasa empati dan persaudaraan antar sesame, sehingga apa yang bukan menjadi hak kita silahkan diserahkan kepada mereka yang berhak, karna itulah sejatinya kita hidup bermasyarakat yakni saling memahami dan saling menghargai, terlepas dari semua perbedaan yang ada.
Dalam waktu dekat Mik Hul sapaan akrab Wakil Bupati Lombok Tengah ini berjanji akan mengusulkan kepada dinas terkait agar memberikan stiker kepada para penerima raskin ini untuk ditempel dirumahnya dan jika mereka merobek atau tidak menempel stiker tersebut dipintu atau tembok rumahnya yang bisa terlihat oleh petugas, maka masyarakat tersebut tidak berhak menerima berbagai macam jenis bantuan dari pemerintah kepada masyarakat miskin seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Katu Indonesia Sehat (KIS) dan lain-lain.
”Ini bagian dari pembenahan dan penataan supaya bantuan pemerintah tepat sasaran, tidak ada niatan untuk mendiskreditkan masyarakat kita yang kurang mampu dan kita akan usulkan agar dianggarkan di APBD-P ini terkait pemasangan stiker ini,”tambahnya.(Tar)
