Opini || Tagline NTB Makmur Mendunia terus diperdengarkan dengan penuh kebanggaan di seluruh sudut Nusa Tenggara Barat. Tagline ini dipasang di baliho, diulang dalam pidato, dan dijadikan wajah optimisme pembangunan daerah. Namun pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2026, slogan itu terasa semakin jauh dari kenyataan hidup yang dijalani para buruh setiap hari.
Di balik kata “makmur”, buruh masih berada dalam tekanan ekonomi, buruh masih dihadapkan dengan realita upah yang tidak sanggup mememnuhi kebutuhan hidup, di balik kata “mendunia”, kaum buruh justru belum merasakan kesejahteraan paling dasar, setiap hari mereka bangun sebelum matahari terbit, bekerja hingga tubuh letih, tetapi hasilnya hanya cukup untuk bertahan, bukan untuk hidup dengan layak.
Setiap tahun, hari buruh diperingati dengan suasana yang tampak hangat dan penuh sukucita, ada sambutan, ada ajakan kolaborasi, ada bahasa persaudaraan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Namun kehangatan itu berhenti di panggung seremonial, pasca acara peringatan usai, buruh kembali dihadapkan pada realita yang sama yaitu gaji yang pas-pasan, kontrak kerja yang rapuh, jaminan perlindungan sosial yang semu, dan ketidak jelasan masa depan.
Di sinilah ironi itu terasa sangat nyata, slogan pembangunan berbicara tentang kemajuan besar, tetapi buruh sebagai tulang punggung pembangunan justru masih hidup dalam ketidakpastian, kecemasan dan ketakutan. Banyak pekerja berada di sektor informal tanpa perlindungan hukum yang jelas, disisi lain pekerja-pekerja kontrak diperlakukan seolah bisa tersingkirkan kapan saja.
Buruh perempuan menghadapi ketimpangan upah yang seakan dianggap wajar, keselamatan kerja sering menjadi urusan nomor sekian dibanding target produksi. Jika kemakmuran benar-benar sedang dibangun di NTB, maka seharusnya buruh adalah kelompok pertama yang merasakannya, tapi yang terjadi justru sebaliknya, realitas lapangan menggambarkan buruh menjadi kelompok yang paling lama menunggu dampak dari kemakmuran yang dijanjikan oleh penyengggara negara.
Momen Hari Buruh seharusnya menjadi hari evaluasi yang jujur, hari untuk berbenah mengoreksi arah kebijakan ketenagakerjaan, hari untuk mendengar aspirasi dari mereka yang selama ini dihadapkan dengan omon-omon penguasa. Akan tetapi yang tampak selama ini justru hanya rutinitas seremonial yang mengulang pola usang, dimana hanya ada simbol tanpa perubahan, dialog tanpa keputusan, peringatan tanpa keberpihakan nyata.
Semakin sering slogan “NTB Makmur Mendunia” diucapkan, semakin terasa kontras dengan kenyataan kehidupan para buruh yang kita temukan dimasyarakat. Kemakmuran yang sesungguhnya tidak diukur dari seberapa megah narasi pembangunan, tetapi dari seberapa layak kehidupan buruh-buruh yang banting tulang memeras keringat setiap harinya.
Pada titik ini, kritik tidak bisa lagi diarahkan pada sistem yang abstrak, kritik harus mengarah jelas pada kebijakan dan keberanian kepemimpinan, sebab ketika buruh terus hidup dalam kondisi yang sama dari tahun ke tahun, itu bukan lagi soal keadaan, akan tetapi itu perkara pilihan kebijakan.
Hari ini, buruh di NTB layaknya seseorang yang berteriak di tengah gurun pasir yang panas dan tadus, mereka bekerja, mereka bertahan, mereka menunggu perubahan, tetapi yang datang justru hanya janji-janji yang tidak pernah terealisasi atau kadang direalisasikan namun setengah hati. Pemerintah daerah NTB terlihat lebih sibuk menjaga citra harmoni ketimbang menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kaum buruh, pemerintah daerah larut dalam kenyamanan menggelar acara kebersamaan dari pada membenahi hal subtansial terkait dengan hajat hidup kaum buruh.
Wajar saja dalam benak kaum buruh saat ini timbul sebuah kesan bahwa pemerintah menutup mata terhadap kenyataan dimana banyak pekerja di NTB belum benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan kerja mereka. Kebijakan yang ada belum menyentuh akar persoalan, keberanian untuk menegakkan keberpihakan pada buruh belum terlihat nyata.
