oleh

Menjaga Kepercayaan Melalui Pemilu Berintegritas

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi sebuah negara. Namun, suksesnya sebuah Pemilu tidak hanya tergantung pada jumlah suara yang terkumpul, tetapi juga pada fondasi integritas yang kokoh. Istilah “Pemilu Berintegritas” bukan sekadar frasa, melainkan menjadi dasar utama dalam mewujudkan proses demokrasi yang adil, transparan, dan dipercayai oleh seluruh rakyat.

DALAM panggung demokrasi, Pemilu merupan sinar terang yang menerangi jalan menuju arah yang dipilih oleh suara rakyat. Tetapi sinar ini hanya bersinar terang jika penyelenggara pemilu berdiri dengan teguh di atas fondasi integritas. Istilah “Pemilu Berintegritas” mungkin baru dikenal beberapa tahun belakangan ini, tetapi esensinya telah menjadi fokus yang tak terelakkan dalam menjaga keberhasilan demokrasi.

Global Commision on Election, Democracy and Security menggambarkan Pemilu Berintegritas sebagai Pemilu yang tidak hanya berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi universal dan kesetaraan politik, tetapi juga terwujud dalam transparansi, ketidakberpihakan, dan profesionalisme yang tinggi. Integritas penyelenggara pemilu sangatlah penting karena menjadi penjaga keaslian hasil pemilu dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi itu sendiri.

Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya Pemilu Berintegritas telah mengemuka sejak dua dekade lalu, terutama sejak Pemilu 1999 yang dianggap sebagai titik awal era pemilu bebas dan adil. Tantangan bagi integritas penyelenggara pemilu semakin meningkat dengan adanya Pemilu eksekutif dan legislatif di semua tingkatan pemerintahan. Namun, fokus utama pada penyelenggaraan pemilu mengacu pada kepentingan umum dan nilai-nilai moral.

Integritas tidak hanya berarti menjalankan tugas sesuai aturan (rule of law), tetapi juga memegang teguh etika (rule of ethics). Keterlibatan seluruh elemen penyelenggara pemilu dan peserta dalam tindakan yang patuh pada nilai-nilai moral dan etika adalah kunci utama dalam menciptakan Pemilu Berintegritas. Penyelenggara pemilu yang independen, tidak memihak, dan transparan adalah penjamin keberhasilan proses demokrasi.

Dalam upaya membangun integritas pemilu, Indonesia telah mengadopsi konsep etika penyelenggara pemilu melalui Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP. Konsep tersebut mencakup prinsip-prinsip kemandirian, imparsialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, dan orientasi pelayanan. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan penyelenggara pemilu tidak hanya menjalankan tugas secara teknis, tetapi juga dengan moralitas yang tinggi.

Mewujudkan Pemilu Berintegritas bukanlah tugas yang mudah, tetapi sangatlah penting untuk membangun dan memperkuat demokrasi yang sehat. Pemilu yang bebas, adil, dan berkarakter integritas tidak hanya akan mencerminkan suara rakyat yang autentik, tetapi juga menjaga kepercayaan publik pada proses demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan, pelatihan, dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Hanya dengan menjunjung tinggi integritas, kita dapat mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan menjadikan demokrasi Indonesia semakin bercahaya.

Terakhir, ucapan selamat tulus disampaikan kepada 105 orang panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang telah dilantik untuk memastikan suksesnya Pemilu 2024 mendatang dengan tetap mengedepankan integritas sebagai pilar utama. (*)

 

*Muh. Rifa’i Ilhamudin (Pemerhati Isu Demokrasi dan Lingkungan)