oleh

Marak TPPO, Advokat dan Legal Konsultan SBMI Lotim Minta Pemerintah Harus Tegas

banner 300500

UU Nomor 6 Tahun 2012 tentang Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Imigran dan Anggota Keluarganya, disebutkan pula buruh migran mendapat perlindungan tanpa ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, bahkan status dokumen.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.idMenyikapi maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hari ini sangat masif, Ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia, seperti bekerja tanpa dibayar, dan yang paling populer adalah eksploitasi seksual. Biasanya anak atau perempuan dijanjikan pekerjaan tertentu, tetapi akhirnya mereka malah dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Hal tersebut dikatakan tim advokat SBMI Lombok Timur Yuza pada Senin, 24/05/2021.

Yuza menambahkan, Selain itu penculikan anak melalui situs jejaring sosial yang terjadi akhir-akhir ini juga bisa memicu perdagangan anak. Oleh karena itu, perkembangan teknologi seharusnya diiringi dengan pemahaman yang cukup mengenai baik-buruknya. Para korban dijual dengan modus utama dan di janjikan pekerjaan dengan gaji yang besar, di tempatkan di tempat yang bagus dan masih banyak lagi.

“Menurut hemat saya, penyebab utama dari adanya perdagangan anak dan perempuan ini adalah tingkat pendidikan yang rendah,” Ujarnya.

Masih kata Yuza, di Indonesia sendiri, pendidikan yang cenderung rendah membuat anak susah untuk mengatakan “tidak”. Orang tua yang berpendidikan rendah, ditambah dengan desakan ekonomi membuat mereka bersedia melakukan apa saja untuk meningkatkan taraf hidupnya. Termasuk, “menjual” anak mereka sendiri. Atau merelakan anak mereka untuk menjadi TKI /TKW.

Dampak dari kejadian tersebut kata Yuza, Ujung – ujungnya  banyak TKI/TKW atau pekerja migran indonesia (PMI)
Yang akhirnya  menjadi ilegal , hak – haknya tidak terlindungi , disiksa bahkan  ada juga yang meninggal dunia.

“Contoh kasus salah satu kasus  TPPO yang sampai hari ini belum ada tindakan yang pasti Yaitu Yuli Handayani masih dalam keadaan sakit akibat di siksa oleh majikannya kemudian tidak di gaji. Tentunya kejadian kejadian seperti ini, pemerintah harus tegas, jangan hanya cepat memproses PMI yang Legal saja,”Imbuhnya.

TKI/TKW atau PMI yang berstatus legal ataupun ilegal berhak mendapat perlakuan yang sama. Termasuk hak perlindungan saat tersangkut kasus hukum.

“Legal atau ilegal warga negara punya hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri,” Paparnya.

UU itu menyebutkan, Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di indonesia

dalam UU Nomor 6 Tahun 2012 tentang Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Imigran dan Anggota Keluarganya, disebutkan pula buruh migran mendapat perlindungan tanpa ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, bahkan status dokumen.

“Jangan membuat framing bahwa yang tak punya dokumen itu dicap ilegal dan sebagainya. Negara punya peran di sana dan wajib melindungi warga negaranya,”

Yuza menilai, perlindungan warga negara perlu didukung dengan pendekatan antarkedua negara. Sebab, hubungan diplomasi antar negara yang terlihat publik, belum tentu berdampak positif terhadap perlakuan yang didapatkan oleh TKI/ TKW/PMI.

“Pemerintah tidak perlu malu mengundang organisasi – organisasi yang memang khusus peduli dengan PMI, untuk mendiskusikan pendekatan biar lebih komprehensif dalam mencari gagasan. Nantinya gagasan itu dikontribusikan dalam bentuk pendekatan, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk melindungi buruh migran yang tersangkut hukum,”Jelasnya.

Menurutnya, untuk menanggulangi masalah perdagangan manusia, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan:

– Memberi pengetahuan
Untuk dapat mencegah masalah ini, perlu diadakan penyuluhan dan sosialisasi masalah kepada masyarakat. Dengan sosialisasi secara terus-menerus, masyarakat akan mengetahui bahayanya masalah ini, dan bagaimana solusinya dan sosialisasi bisa di lakukan mulai dari kawil dan pemerintah desa masing – masing.

– Pendidikan tentu saja tidak hanya diberikan kepada masyarakat menengah atas. Yang paling penting adalah masyarakat kelas bawah. Mengapa? Karena perdagangan manusia banyak terjadi pada masyarakat dengan kelas pendidikan yang cukup rendah. Pendidikan harus diberikan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh semua lapisan masyarakat.

– Memberitahu orang lain
Ketika kita telah mengetahui masalah ini dan bagaimana solusinya, tetapi tidak memberitahu orang lain, permasalahan ini tidak akan selesai. Sebagai orang yang telah mengetahuinya, maka menjadi kewajiban Anda untuk menyampaikan apa yang terjadi pada orang lain, khususnya yang Anda anggap berpotensi mengalami perdagangan manusia. Sebab, orang yang tidak mengetahui adanya permasalahan ini tidak menyadari bahwa hal ini mungkin telah terjadi pada orang-orang di sekitar kita.

– Berperan aktif untuk mencegah
Setelah mengetahui dan mencoba memberitahu orang lain, Anda juga dapat berperan aktif untuk menanggulangi permasalahan ini. Berperan aktif tersebut dapat dilakukan dengan cara melaporkan kasus yang Anda ketahui kepada yang berwajib. Anda juga bisa mengarahkan anak, keponakan, atau anak muda lain yang gemar beraktivitas di situs jejaring sosial untuk lebih berhati-hati dalam berteman, misalnya. Yang Anda lakukan mungkin hanya sesuatu yang kecil, tetapi bila semua orang tergerak untuk turut melakukannya, bukan tak mungkin masalah yang berkepanjangan ini akan teratasi.

“Ini merupakan isu yang harus disosialisasikan. Sebab, tidak banyak orang mengetahui dan menyadarinya jadi mari bersama sama kita sosialisasikan “Stop human trafficking, “Tutup Yuza yang juga merupakan Mantan Aktivis LMND Lombok Timur itu.