Konfedrasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) NTB berencana menggelar aksi menurunkan massa 500 orang yang akan di gelar depan rute perempatan BI, Kantor Gubernur dan GNE. dengan tetap mematuhi standar penanganan covid-19.
MATARAM, Corongrakyat.co.id –Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), di beberapa media dan lokasi tertentu hampir tidak pernah berhenti berbicara tentang UKM dan IKM. Gubernur NTB punya cita-cita ekonomi NTB mandiri dan tidak bergantung dari luar, Sehingga penguatan UKM dan IKM untuk menopang ekonomi kerakyatan sangatlah penting.
Ketua Konfedrasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) NTB Lalu Iswan Muliadi mengatkan, Keinginan Gubernur NTB itu berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Perusahana-perusahaan besar bekerjasama dengan oknum-oknum tertentu untuk menyiasati CV dan UD besar mengaku menjadi bagian dari UKM dan IKM untuk mendapatkan keuntungan.
“Dipengadaan paket JPS Gemilang sebagai contohnya. oknum-oknum perusahaan Daerah NTB yang diberikan kepercayaan untuk pengadaan beras dan telor di duga memamfaatkan visi Gubernur NTB dalam memamfaatkan UKM dan IKM sebagai penyedia barang-barang paket JPS itu,” Ujar Muliadi. 05/06.
Muliadi menembahkan oknum-oknum tersebut secara masif dan terstruktur membisniskan pengadaan barang-barang paket JPS Gemilang dengan sengaja menggandeng perusahaan atau suplayer besar sebagai mitra. yang lebih memprihatinkan, di tengah musibah dan masyarakat bersebut untuk mendapatkan bantuan sembako, oknum-oknum terkait di duga memainkan anggaran pengadaan barang-barang dengan memainkan harga satuan yang berbeda dengan anggaran pembelian yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.
Dirinya juga menekankan, atas dasar hal tersebut diatas, KSPN NTB meminta kepada Gubernur NTB untuk ” memcopot” oknum tersebut dan memperbaiki siytem proses pengadaan secara transparan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“KSPN NTB juga mendesak DPRD Provinsi untuk membuat pansus dalam pengelolaan keuangan karena indikasi markup dan korupsi dalam pembelian barang-barang paket JPS Gemilang tersebut,” Pungkasnya.
Untuk menindaklanjuti hal di atas, KSPN berencana menggelar aksi menurunkan massa 500 orang yang akan di gelar depan rute perempatan BI, Kantor Gubernur dan GNE. dengan tetap mematuhi standar penanganan covid-19.
Lebih jauh Muliadi yang juga akrab di panggil Mik Mul itu berharap, agar di izinkan membawa masa 500 orang tersrbut oleh pihak kepolisian. Pihak KSPN juga pasti akan patuh, jika memang nanti pihak kepolisian tidak mengizinkan untuk menggelar aksi dengan jumlah masa yang cukup besar.
“Yang kami harapkan dari aksi ini adalah Gubernur memecat Dirut perusahaan Daerah tersebut dan memakai orang-orang yang dasarnya memang mampu dan bersih, kemudian menata sistem dengan kerja yang tranasparan dan akuntabel,” Harapnya.
Mik Mul juga mengingatkan, jika hal-hal yang mereka anggap sepele ini dibiarkan, tidak menutup kemungkinan INSTABILITAS di Wilayah NTB terjadi yang sudah mulai ada riak-riaknya. Karena ini adalah urusan perut dan kondisi sedang ada wabah.(CR-Wenk).
