LOMBOK TIMUR, CR –Wacana pemisahan Bidang Pemuda dan Olahraga (Bidpora) dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur, kini menuai dukungan. Dukungan pertama upaya terpisahnya Bidopra menjadi Dispora datang dari salah satu organisasi kepemudaan, yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lombok Timur.
“Kami sangat mendukung adanya upaya pemisahan Bidpora dari Dikpora, sebab sebagai organisasi yang fokus pada bidang kepemudaan tentu akan punya induk yang lebih jelas kedepannya,” ujar Ketua KNPI Lombok Timur, dr. Kurnia Akmal saat dikonfirmasi corong rakyat di ruang kerjanya, Jum’at (16/9).
Selain itu, Akmal, adapun harapan kami jika bidang tersebut terbentuk menjadi Dinas dan berdiri sendiri menjadi Dispora, maka kewenangan dan perhatiannya akan lebih luas kepada organisasi kepemudaan yang ada di Gumi Patuh Karya.
“Sekali lagi saya menyambut dengan baik rencana Kabid Pemuda dan Olahraga, Hasanuddin, untuk pisah dari Dikpora dan menjadi. Karena akan bisa lebih fokus, baik secara kewenangan maupun tupoksi juga akan semakin jelas,” jelasnya.
Akmal juga membeberkan, rencana perombakan tersebut bukan merupakan isu baru, akan tetapi sebelumnya ia pernah mendengar secara resmi Asisten I Bupati Lombok Timur saat acara pelepasan hiking PMI beberapa waktu lalu.
“Saat itu Asisten I pernah menyampaikan, nomenklatur struktur pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Timur pada Desember mendatang akan ada yang berubah, yakni akan lahir Dispora serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dipdikbud),” bebernya.
Tidak hanya itu, Akmal juga mengaku kalau dirinya sempat mendiskusikan soal tersebut bersama Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hukum Sekretarat Daerah (Setda) Kabupaten Lombok Timur, dimana saat itu dikatakan terkait dengan perombakan tersebut sedang dalam persiapan.
Perombakan nomenklatur struktur pemerintah daerah semacam itu kedepan akan menjadi agenda nasional dan daerah, karena tidak saja akan terjadi di Dinas Pendidikan Pemudan dan Olahraga, akan tetapi akan banyak yang akan mengikuti, sehingga kedepan tidak akan ada lagi kantor dan badan, ucapnya.
Sementara itu, terkait dengan jaminan anggaran pada saat perombakan nomenklatur struktur pemerintahan daerah dilakukan, Akmal menilai pasti akan terjamin akan anggarannya, karena bagaimanapun juga ketiaka ada perombakan satruktur otomatis akan dikawal baik pemerintah dan DPRD.
Adapun terkait dengan pendataan seluruh organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Lombok Timur, Akmal mengatakan kalau KNPI siap membantu.
“Dalam waktu dekat kami di KNPI akan segera melakukan Musyawarah Daerah (Musda) tepatnya antara akhir tahun 2017 atau 2018, namun sebeleum Musda, terlebih dahulu kami akan melakukan verivikasi ke pemuda di Lombok Timur, dan apabila Bidpora membutuhkan pendataan OKP, KNPI siap membantu melakukan pendataan organisasi pemuda dan olahraga se-Kabupaten Lombok Timur,” katanya. (cr-ari)
