Akitivis Jaringan aktivis Peduli Daerah NTB(JAPDA) Lalu Syaprudin Aldi yang sering dipanggil Miq Apeng menuding Bupati Lombok Timur Ali Bin Dahlan Plin plan.Tudingan ini menyusul kebijakan Bupati Lombok Timur yang kembali merekrut para tenaga sukarela yang sebelumnya di rumahkan JAPDA NTB juga menilai keputusan menerima kembali para tenaga sukarela ini sebagi “muslihat pencitran’ semata.
Lombok Timur, CR – “Tenaga Sukarela” yang bekerja dibeberapa SKPD di Lombok Timur, (Kamis, 20/02) sudah melakukan test untuk kembali bisa diterima bekerja. Sebayak 1.350 orang ini sebelumnya di rumahkan oleh Bupati Ali BD dengan alasan membebani anggaran pemerintah daerah. Keputusan bupati menerima “Tenaga Suka Rela” ini membuat tudingan miring dari JAPDA NTB.
” Apa-apaan bupati ini, bukankah sebelumnya dia merumahkan para Tenaga Sukarela ini dengan alasan Ilegal dan membebani anggaran?” tanya L Syaprudin Aldi heran.
Dikatakan Miq Apeng sapaan akrabnya, merekrut kembali para tenaga sukarela ini penuh dengan indikasi KKN dan pencitraan bupati.
JAPDA membeberkan kembalai kronologis persoalan para tenaga sukarela tersebut. Diterangkan sebelumnya Bupati Lombok Timur beralasan, kalau perumahan para tenaga sukarela ini dianggap Ilegal karna tanpa SK dari dirinya selaku bupati. Selain itu Bupati Ali juga meberikan alasan keberadaan ribuan Tenaga Sukarela ini membebani anggaran daerah.
“Bupati Ali plin plan dan menjilat ludahnya sendiri,” tegas Mamiq Apenk.
Aktivis yang juga pelaku pembubaran KLP Sinar Rinjani Aikmel tahun 2007 ini juga melihat adanya maksud terselubung Bupati Ali BD dalam perekrutan kembali para “Tenaga Sukarela” ini. Diterangkan kalau keputusan perekrutan Tenaga Sukarela ini untuk mengakomodir para tim sukses Alkhaer pada Pilkada lalu.
“Sangat kuat dugaan bahwa rekrutmen kembali para Tenaga Sukarela ini “Kedok” balas budi kepada tim sukses Alkhaer” tudingnya. Lebih jauh diterangkan kalau rekrutmen kembali para Tenaga Sukarela ini memberikan “dugaan” ruang terjadinya nepotisme.
Ditempat terpisah Ketua Komisi II DPRD Lombok Timur HL Hasan Rahman, ia setuju dengan kebijakan bupati yang kembali memberikan kesempatan kepada “Tenaga Sukarela” ini. Menurut Maman sapaan sehari-harinya, kebijakan bupati ini sangat tepat, karena ribuan tenaga sukarela tersebut membantu pengurangan pengangguran di Lombok Timur.
“Saya dari awal sudah menyarankan kepada bupati untuk membatalkan merumahkan para tenaga sukarela tersebut,” terangnya. Maman berharap dengan direkrutnya kembali tenaga sukarela ini kembali akan banyak membantu SKPD maupun instansi lainya di Lombok Timur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Para Kepala SKPD di Lombok Timur juga diharapkan untuk segera melakukan evaluasi dan pendataan terhadap tenaga Honorer yang ada. Pendataan tersebut menurut politisi asal Masbagik ini untuk mencegah terjadinya penggelembungan tenaga SKPD yang dipimpinnya.
“Terakhir saya dapat informasi Dinas Kesehatan sudah melakukan pendataan tersebut sampai ketingkat Puskesmas,”terang Maman.(MIL)
