MATARAM – Proses penjaringan calon Direksi PT. Bank NTB Syariah kini memasuki fase krusial. Sebanyak 25 kandidat tengah menjalani wawancara mendalam oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) di Jakarta. Dari proses ini akan lahir jajaran direksi baru, termasuk Direktur Utama yang akan menjadi nakhoda utama bank daerah berbasis syariah tersebut.
Di tengah dinamika tersebut, muncul dorongan kuat agar posisi strategis Direktur Utama diisi oleh putra daerah. Dorongan ini salah satunya disuarakan oleh Assoc. Prof. Dr. H. Iwan Harsono, S.E., M.Ec, akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Mataram sekaligus mantan Plt. Direktur Utama BPR.
Menurutnya, penempatan figur lokal yang profesional dan kapabel di kursi puncak Bank NTB Syariah bukan semata urusan kebanggaan daerah, tetapi menyangkut efektivitas kebijakan, keberlanjutan kelembagaan, serta loyalitas terhadap pembangunan daerah.
“Untuk menunjang visi NTB mendunia, perlu figur putra daerah yang paham medan dan punya komitmen kuat. Profesionalisme bukan milik luar daerah saja, kita punya SDM yang sangat mampu dan berkualitas,” tegasnya, Selasa (27/5/2025).
Lokalitas Strategis di Sektor Keuangan
Iwan mencontohkan Provinsi Bali yang sejak lama mempercayakan kursi direksi bank daerahnya kepada putra daerah. Hasilnya, keberpihakan terhadap UMKM, budaya lokal, serta strategi ekspansi yang adaptif terhadap lingkungan bisa berjalan optimal.
“NTB bisa meniru itu. Ini soal keberlanjutan. Putra daerah tak hanya mengerti angka, tapi juga nilai-nilai dan jaringan sosial di masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tantangan strategis seperti capital flight—praktik pelarian modal ke luar daerah—yang menurutnya dapat diminimalisasi jika Bank NTB Syariah dipimpin oleh figur lokal dengan visi jangka panjang.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, bersama Wakil Gubernur Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, telah menetapkan arah pembangunan menuju NTB yang “Makmur dan Mendunia”. Salah satu pijakan utama dari visi itu adalah reformasi dan penguatan sektor keuangan daerah.
Lewat pembentukan NTB Capital, pemerintah daerah menargetkan arus investasi masuk dan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Dalam konteks ini, peran Bank NTB Syariah sangat sentral sebagai motor pembiayaan produktif.
“Kalau bank-nya tidak dikelola oleh figur yang memahami semangat daerah, kita hanya jadi penonton di rumah sendiri,” kata Iwan, yang juga pernah menjabat Komisaris PT BPR.
Tim Pansel LPPI menyebut bahwa seleksi dilakukan sangat ketat dan berbasis skor. Dari 97 pendaftar awal, hanya 28 yang lolos seleksi administrasi dan kini mengerucut menjadi 25 orang. Penilaian kandidat berdasarkan tiga kategori: Disarankan (skor di atas 80), Dipertimbangkan (70–79,9), dan Tidak Disarankan (di bawah 70).
“Wawancara mendalam sedang kami laksanakan. Target selesai akhir Mei dan rekomendasi diserahkan ke Gubernur NTB 1 Juni 2025,” kata Prof. Dr. H. Asikin, anggota tim seleksi.
Lima posisi direksi yang akan diisi adalah Direktur Utama, Direktur Dana dan Jasa, Direktur Pembiayaan, Direktur Keuangan dan Operasional, serta Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
Analisis: Momentum Meredefinisi Arah Bank NTB Syariah
Bank NTB Syariah memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan ekonomi daerah. Dalam sistem ekonomi syariah yang berbasis nilai, pilihan figur pemimpin akan menentukan arah: apakah bank ini akan menjadi penggerak kemakmuran lokal, atau sekadar entitas bisnis tanpa akar.
Menjadikan putra daerah sebagai pemimpin bukan berarti menutup diri terhadap kompetensi dari luar, melainkan menegaskan bahwa NTB memiliki talenta unggul yang layak diberi kepercayaan. Di tengah narasi NTB mendunia, penting untuk memastikan bahwa dunia yang datang ke NTB tetap dikelola dengan nilai-nilai lokal yang kuat|| Yazid (Mataram)
