Mataram – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram, Ahmad Nasri, menyampaikan tantangan kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) untuk melakukan uji rambut terhadap seluruh jajaran Polri di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya konkret dalam merespons maraknya peredaran narkoba di berbagai kabupaten/kota di NTB.
HMI sebagai organisasi mahasiswa tertua dan terbesar di Republik Indonesia sejak awal terbentuk memiliki komitmen dalam merawat spirit keummatan dan kebangsaan serta condong terhadap sesuatu yang hanief (kebenaran). Dalam konteks tersebut, HMI Cabang Mataram menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap maraknya peredaran narkoba yang semakin masif di NTB. Fenomena ini disebut tidak hanya mengancam masa depan generasi muda, tetapi juga merusak tatanan sosial serta melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Menurut Ahmad Nasri, keterlibatan oknum aparat kepolisian dalam jaringan peredaran narkoba beberapa waktu lalu, sebagaimana terungkap dalam sejumlah kasus di Kabupaten Bima, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Penangkapan dan pemecatan Kapolres Bima Kota dinilai menjadi preseden buruk yang menggugurkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
HMI Cabang Mataram juga menyebut adanya indikasi institusi Polri menjadi tameng kuat terhadap massifnya peredaran narkoba dan menduga kejadian tersebut terjadi di berbagai kabupaten/kota di NTB. Sikap tersebut ditegaskan sebagai bentuk rasa cinta terhadap generasi penerus bangsa yang tidak menginginkan bangsa hancur secara perlahan akibat penyalahgunaan zat terlarang.
Secara normatif, HMI merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan tugas dan wewenang Polri sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, realitas yang terjadi dinilai menunjukkan adanya krisis integritas yang berpotensi merusak marwah institusi kepolisian.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan social dalam menjaga ketertiban dan keamanan bagi seluruh masyarakat, HMI Cabang Mataram menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
Mendesak Kapolda NTB Untuk mengusut tuntas jaringan mafia narkoba di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanpa tebang pilih, baik yang melibatkan masyarakat sipil maupun oknum aparat penegak hukum.
Pembentukan Tim Independen Kami tantang dibentuknya tim independen yang melibatkan unsur eksternal (akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi kemahasiswaan) dalam melakukan tes urine dan uji rambut terhadap jajaran Polri di wilayah NTB sebagai langkah konkret pembersihan internal dan pemulihan kepercayaan publik.
Reformasi Mekanisme Press Release Kami meminta agar mekanisme penyampaian ketebukaan penyampaian layanan informasi kepada publik dilakukan secara Transparan dan Akuntabel sesuai prosedur hukum sehingga tidak menimbulkan polarisasi pembuktian serta menjamin keadilan dalam penegakan hukum.
Penegakan Hukum yang Berkeadilan Setiap pelaku yang terlibat dalam jaringan narkoba harus diproses secara profesional, terbuka, dan menjunjung tinggi asas equality before the law.
HMI menegaskan bahwa narkoba merupakan parasit sosial yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat. Zat terlarang tersebut tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga melemahkan ketahanan keluarga, menghancurkan produktivitas sosial, dan mengancam masa depan generasi bangsa. Sejarah peradaban menunjukkan bahwa maju atau runtuhnya suatu bangsa ditentukan oleh kualitas generasi mudanya. Generasi muda disebut sebagai turbin penentu peradaban terutama dalam transformasi sosial, ekonomi, dan kultural. Ketika generasi muda terjerumus dalam hegemoni candu narkoba, yang terancam bukan hanya masa depan individu, tetapi juga keberlanjutan peradaban nasional.
HMI Cabang Mataram menilai maraknya peredaran narkoba di NTB sebagai ancaman serius bagi masa depan generasi muda dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas, sistematis, dan berkelanjutan dari institusi kepolisian untuk membersihkan diri dari oknum yang mencederai marwah penegakan hukum. Organisasi tersebut menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral dalam memperjuangkan nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. (Yazid)
