Tim dari World Bank didampingi kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK NTB) Yusri dan Kepala Bank Indonesia cabang NTB, Prijono menemui Gubernur NTB, Dr. TGH.M.Zainul Majdi, Kamis (12/5/), di ruang kerjanya, terkait rencana peluncuran Project Greenback 2,0 World Bank di Indonesia. Dalam paparannya, saat itu pihak World Bank menyampaikan kepada Gubernur, bahwa proyek greenback bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pasar remitansi (jumlah kiriman uang ke tanah air dari TKI di luar negeri).
Mataram, CR – Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol H. Yusron Hadi yang saat itu mendampingi Gubernur NTB, proyek ini dilatarbelakangi hasil kajian World Bank, bahwa setiap tahunnya tercatat lebih dari $400 milyar remitansi mengalir ke negara berkembang, termasuk Indonesia, sehingga menjadikannya penting sebagai sumber pendapatan keluarga maupun nasional. Disisi lain, tingginya biaya transaksi ( rata-rata 7,36 % dari nilai yang dikirim) dan ketidakefisienan lainnya seringkali menjadi masalah dan menimbulkan dampak negatif pada pekerja migrant dan keluarga mereka.
“Proyek ini selain diharapkan dapat mendorong pengembangan pasar remitansi yang transparan dan efisien dengan cara meningkatkan kesadaran para pekerja migran (internasional maupun domestik) dan keluarganya akan keberadaan serta manfaat layanan keuangan yang teregulasi, juga diharapkan dapat mengedukasi pekerja migrant dan keluarganya mengenai akses layanan keuangan yang lebih baik sehingga pada akhirnya dapat mendukung peningkatan kesejahteraan mereka,” kata Karo Humas.
Lokasi pertama proyek greenback yang implementasinya akan terfokus pada sisi penerima remitansi di NTB mencakup Kabupaten Lombok Timur. Rencananya, implementasi proyek ini akan menggunakan pendekatan inovatif, dengan memberi penjelasan kepada masyarakat di desa terpilih tentang bagaimana sesungguhnya keunggulan memiliki akun sendiri dan bagaimana manfaat utama layanan transfer dana melalui rekening sendiri.
Kepala OJK, Yusri menambahkan, proyek ini rencananya akan secara resmi diluncurkan 25 Mei mendatang di salah satu hotel di kawasan Mataram.
“ Di Lokasi uji coba di Kabupaten Lombok Timur terdapat lebih dari 2000 rumah tangga TKI, dimana lebih dari 80 % masih belum menggunakan layanan bank, meskipun mereka menerima remitansi secara rutin. Padahal, rumahtangga TKI rata-rata menerima kiriman remitansi sebesar Rp. 3 juta per bulan atau Rp. 10-15 juta per kwartal. Bahkan, di desa lain yang merupakan asal TKI agen melayani 200-1000 transaksi per hari dengan total transaksi Rp. 50-100 juta. Untuk itu, dengan adanya proyek ini, Lombok Timur sebagai daerah perintis diharapkan dapat meningkatkan akses dan penggunaan produk layanan keuangan yang teregulasi.
Gubernur menyambut baik dan sangat mendukung program ini serta berharap program ini dapat merubah pola pemanfaatan uang dalam masyarakat. Ia juga berharap OJK dapat mengambil peran dalam memberi edukasi kepada masyarakat tentang metode pengelolaan keuangan yang baik.
“Jangan hanya menghabiskan uang tanpa diinvestasi ke hal yang produktif,” harap gubernur. Lebih lanjut, ia berharap program ini bisa berhasil dan kedepannya semua perangkat daerah dapat ikut terlibat dan mendukung program ini, mulai dari elemen terkecil di tingkat desa, atau kader posyandu.
“ Kader posyandu, dapat didayagunakan untuk membantu sosialisasi tentang manfaat menabung, mendayakan uang, termasuk memiliki rekening tabungan sendiri. Saya yakin, kalau dasarnya sudah diberi informasi dan pemahaman, tentu akan dengan sendirinya timbul kesadaran di masyarakat,” kata Gubernur optimis.(Afif)
