oleh

Dugaan Manipulasi Pembayaran dan Pengendapan Dana RTG Diendus, Sekretaris BPBD Lotim Gugup!

banner 300500

 

PGK NTB menduga terjadi praktek manipulasi pembayaran dan pengendapan dana RTG di bank, agar mendapat keuntungan dari bunga bank. Hal itu diduga dilakukan secara terorganisir oleh BPBD Lotim, guna kepentingan oknum tertentu.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Proses pembayaran Rumah Tahan Gempa (RTG) di Lombok Timur hingga saat ini belum kunjung selesai. Padahal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan tenggat waktu penyelesaian RTG akan jatuh pada 31 Agustus 2021, dan dipastikan juga, jika BNPB tidak akan memperpanjang masa transisi untuk menyelesaikan pembangunan RTG di NTB, tidak terkecuali di Lombok Timur. (Baca: Web BNPB (26/06/2021).

Atas tidak kunjung tuntasnya pembayaran RTG oleh BPBD Lombok Timur kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang mengakibatkan banyak aplikator merugi, disikapi serius oleh Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) NTB, Hendrawan Saputra, dirinya menduga BPBD Lotim melakukan tindak pidana korupsi (manipulasi pembayaran, red) terkait hal itu, sebab dikatakan dia BNPB telah membayar secara gelondongan, berdasarkan data BPBD Lotim tentang jumlah RTG yang telah dikerjakan oleh aplikator.

“Kami duga kuat ada pengalihan pembayaran. Misal Pokmas SK 37 harus dibayar penuh, tapi dibayar setengah dan sisanya dibayar ke Pokmas SK 38. Karena yang atur pembayaran itu BPBD, dana itu kan gelondongan dari pusat,” katanya.

Terkait dengan dugaannya itu, Hendra mengaku siap beradu data, apalagi katanya, bukan hanya praktek pengalihan, melainkan juga ada praktek pungutan liar oleh oknum BPBD Lotim ke aplikator untuk mendapat proyek RTG, tapi nyatanya aplikator itu tidak mendapat pekerjaan itu.

“Saya punya data, sejak 2018 sampai 2021 saya kawal. Bahkan Agustus harus tuntas, tapi sampai sekarang belum bisa selesai. Kasian aplikator itu,” tegasnya, seraya menyatakan jika dirinya pun punya bukti kuat, jika pembayaran beberapa Pokmas dipercepat, karena aplikatornya adalah kerabat dekat dari salah seorang pejabat penting di Lotim.

“Karena faktor kedekatan dialihkan pembayarannya ke Pokmas yang mestinya belum jelas. Kita tahu itu, dan aplikatornya anak salah seorang pejabat. Jangan semena-mena begitu dong,” ucapnya.

Ditegaskan dia, sebelumnya lanjut Hendra, oknum di BPBD Lotim pun pernah mengakui jika oknum itu pernah mengalihkan pembayaran, dengan alasan ada kelebihan pembayaran dari pusat. Tapi melihat fakta hari ini banyak aplikator belum dibayar, pernyataan oknum itu dia anggap sebuah lelucon.

“Oknum itu juga dulu akui ada pengalihan, karena ada kelebihan.Kok lucu, kalau banyak aplikator rugi dan tidak jelas nasibnya. Dari itu kita akan aksi nanti di Kejati,” tegasnya.

Bahkan lanjut Hendra, lamanya proses pembayaran RTG di Lotim, ia duga kuat juga disengaja oleh BPBD Lotim, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dari hasil bunga bank, mengingat jumlah akumulasi dana RTG untuk Lotim begitu besar. “Kami duga kuat juga, BPBD sengaja mengendapkan dana RTG di bank untuk mendapatkan bunga. Karena dana RTG itu fantastis, pasti bunganya juga jumlahnya fantastis besarnya,” ungkapnya.

Terkait dengan itu, dihubungi terpisah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga Sekretaris BPBD Lotim, Muzakkir tidak menampik jika pihaknya telah melakukan pemindahan pembayaran dari Pokmas satu ke yang lain, karena kata dia berdasarkan Juklak dan Juknis yang ada hal itu dibolehkan.

“Dulu banyak yang kita alihkan, karena Pokmasnya tidak progres, anomali dan terjadi perubahan status. Itu boleh, dan Pak Bupati juga telah memerintahkan itu,” jelasnya.

Menanggapi dugaan itu, kata Muzakkir persoalan RTG tidak gampang. Sebab katanya keseluruhan RTG baik itu kategori rusak berat, sedang dan ringan mencapai 28.872 unit, dan berdalih juga jika tidak pernah ada perubahan data, sejak tahun 2018 hingga saat ini.

“Jumlahnya 28.872 total kepala keluarga, dengan jumlah Pokmas 2.500, dan itu tidak ada perubahan,” katanya.

Terkait dengan dugaan pihaknya mengalihkan pembayaran dari Pokmas satu ke yang lain atas dasar faktor kedekatan salah seorang aplikator tertentu, dengan pejabat penting di Lotim, dia berkilah tidak pernah tahu, karena PPK RTG dikatakannya berbeda dengan PPK reguler.

“Saya membantah itu, apalagi mengalihkan dana itu. Saya hanya mendebitkan uang itu ke rekening Pokmas,” akunya.

Diakui Muzakir, sampai saat ini hanya tersisa 109 Kepala Keluarga yang RTG-nya belum tuntas. Dan menyatakan tidak alasan aplikator meminta tanggung jawab BPBD, karena itu adalah wewenang penuh Pokmas untuk menunjuk aplikator.

“Setelah uang masuk, Pokmas yang punya kewenangan penuh untuk menunjuk aplikator. Jangan loncat-loncat,” bebernya.

Menanggapi terkait data yang dimiliki oleh LSM itu. Dia menantang dan meminta data itu diserahkan pada pihaknya untuk selanjutnya dikaji bersama, karena katanya diakuinya juga, persoalan itu pun pernah berposes di Kejaksaan Tinggi dan Polda NTB.

“Pendekatan kita kaji mana KK dan aplikator yang bermasalah itu. Data itu yang kita kaji, bukan cerita. Mana dia, itu selama 3 tahun kita kerjakan seperti itu,” sebutnya.

Dirinya juga tidak menampik, dalam proses pembayaran terdapat persoalan di BRI selaku perbankan penyalur dana RTG, dari itu dia mengatakan pihaknya terus lakukan penyocokan data dengan BRI. Tapi anehnya, saat ditanyakan terkait jenis persoalan itu oleh awak media ini, dia berdalih tidak ada masalah, dan meminta untuk ditanyakan ke BRI, dan menyatakan jika saat ini tidak dana RTG yang ditransfer BRI ke rekening BPBD Lotim.

“Dari itu kita saat ini masih koordinasi dengan BRI. Tapi saya tidak tahu apa masalah itu, tanyakan ke BRI Saat ini tidak ada uang di rekening BPBD, tapi itu disalurkan oleh BRI, setelah kita mencocokkan data per KK,” tuturnya.

Lebih jauh, Muzakkir menyatakan terkait data, pihaknya tidak bisa lebih jauh, karena itu adalah wewenang dari pimpinan (Kepala Pelaksana BPBD Lotim, red) untuk memberikan tanggapan dan keputusan atas hal itu.

“Untuk data itu, hanya pimpinan yang bisa memberikannya, kita hanya bawahan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Toni sampai dimintai keterangannya terhadap dugaan LSM terkait dengan dugaan praktek manipulasi pembayaran yang kemudian mengakibatkan banyak aplikator merugi, hingga berita ini dinaikkan belum memberikan tanggapan. (Pin)

BERITA TERKAIT