oleh

Dinas Pertanian Imbau masyarakat tidak Tanam Tembakau, Ini Tanggapan Para Petani Muda

banner 300500

Salah seorang petani muda di Lombok Timur menilai Himbauan Dinas Pertanian  yang menyarankan para petani untuk tidak menanam tembakau virginia pada musim ini di anggap tidak memberikan solusi malah membuat petani tembakau merasakan kebingungan.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.idPenyampaian Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian Lombok Timur, Marepudin memastikan jika semua perusahaan akan mengurangi target kuota serapannya, karena kenaikan tarif cukai dan covid -19. Karena pertanggal 15/02 pernah menyurati 25 perusahaan guna mengetahui target pembelian tembakau pada tahun ini berapa dan dari 25 perusahaan hanya 1 yang membalas dan melampirkan hanya akan membeli 2083 ton .

Pernyataan kabid perkebunan tersebut ditanggapi oleh mantan Aktivis Pemerhati Petani Serikat Tani Nasional Yuza mengatakan, jika pihak perusahaan tidak membalas surat dari dinas pertanian ya surati lagi agar jelas target pembelian setiap perusahaan, baru kemudian membuat statement.

“Jangan asal berstatement tanpa dasar dengan menghimbau petani untuk tidak menanam tembakau,” Ujar Yuza yang juga merupakan pengacara muda itu.

Yuza menyebutkan, statement kabid marepudin tersebut bukan memberi solusi malah membuat petani tembakau kebingungan. Semestinya sebagai pemerintah harusnya memberi ide dan gagasan ketika kemarau basah langkah apa yang akan di lakukan oleh petani tembakau, jika memang benar akan terjadi kemarau basah.

“Jika sebaliknya terjadi kemarau dan petani menanam komoditi lain seperti padi dan kekurangan air, bagaimana nasib para petani kita dan siapa yang akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut,” Imbuhnya.

Yuza menambahkan, sebelum menghimbau petani untuk tidak menanam tembakau pada tanggal 17 februari 2021 kabid perkebunan mengeluarkan statement di salah satu media televisi di Lombok Timur Bahwa akan di bangun kawasan industri hasil tembakau di Paok motong bekas eks Pasar Paok Motong yang luasnya 1,5 hektar dengan anggaran 15 M lebih karena Lombok Timur sebagai penghasil terbesar tembakau di tingkat provinsi NTB, dan hal tersebut sudah di sah kan oleh bupati Lombok Timur dan di hadiri oleh  BAPEDA provinsi, kepada dinas pertanian provinsi dan kepala bea cukai provinsi. Kemudian marepudin menegaskan pembangunan tersebut di targetkan akan dimulai pada tahun anggaran 2021. Selain itu pemda Lombok Timur melalui dinas pertanian akan membangun 3 gudang permentasi tembakau yakni di Desa Lepak, Desa Borok Toyang dan di Desa Wakan.

“Secara langsung melarang petani menanam tembakau adalah sesat pikir. Sementara petani sudah menyumbang APBN melalui Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) tahun 2021 sebesar Rp. 318.716.620,  apa lagi saat musimnya nanti,Tolong di baca : PMK RI Nomor : 230/PMK.07/2020  tentang Rincian Alokasi DBHCT tahun 2020,” Terangnya.

Yuza juga mengatakan, peristiwa hujan pada musim kemarau sebetulnya merupakan hal yang wajar. Hanya saja curah hujan pada musim kemarau tahun ini diprediksi berada pada level normal hingga di atas normal. Kondisi tersebut biasa disebut dengan istilah Kemarau Basah.

“Kita belajar dari tahun 2016 Fenomena seperti ini hal yang biasa terjadi , seperti La Nina, peningkatan suhu muka laut, dan kemarau basah merupakan fenomena alam yang harus kita terima dengan ikhlas sebagai pemberian Yang Maha Kuasa. Adaptasi terhadap fenomena tersebut merupakan satu-satunya hal yang bisa dilakukan agar hidup kita tetap nyaman di tengah kondisi alam yang tidak menentu,” Terangnya.

Sementara itu Petani Muda asal Desa Surabaya Sarjan mengatakan, persoalan petani tembakau khususnya di Desa Surabaya yang sebagian besar menanam tembakau virginia jelas merasakan kebingungan ketika di himbau oleh kabid marepudin dengan alih alih soal cuaca. yang mereka  rasakan sebagai petani  sekarang adalah bagaimana caranya agar komoditi yang kabid tawarkan itu setara dengan tembakau virginia tersebut.

“Pasti pak kabid marepudin tidak berani menjanjikan itu, sedangkan tembakau virginia adalah penyokong ekonomi petani yang paling besar,” Kata Sarjan.

Sarja yang juga Ketua Aliansi Masyarakat dan Nelayan Sakra Timur itu juga menambahkan, yang diinginkan sebagai petani tembakau bukan pada persoalan sebuah stetment yang tidak mendasar alih alih cuaca, melainkan yang  harapkan di pemerintah daerah yaitu segera intervensi para pelaku bisnis tembakau (perusahaan) tersebut untuk melakukan grade harga sebelum panen dan menemukan solusi bagaimana  petani tidak terikat piutang dengan pihak perusahaan.

“Saran kami fungsikan perusahaan daerah untuk melakukan pembinaan penyediaan pengadaan pupuk. Biar kami selaku petani tidak bergantung terus kepada pelaku bisnis (perusahaan). Jangan hanya berbicara soal dasar yang tidak mendasar yang di sebut asbun (asal bunyi),” Tutup Sarjan yang juga merupakan aktivis ibu kota Jakarta tersebut. (Cr-wenk).