Lotim Cr- Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI) Cabang Selong dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Nusantara ( GPN) Kabupaten Lombok Timur akan menggelar aksi damai di Kejaksaan Negeri Selong dan Depan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) Kabupaten Lombok Timur, demikian di katakan juru biacara koalisi Birokrasi bersih Hendrawan saat menggelar jumpa Pers di sekretariat HMI, Ahad ( 23/6).
Menurut Hendrawan, pihaknya setelah menurunkan tim investigasi menduga ada aroma tidak sedap dalam proses perekrutan angggota Sat Pol PP Lotim. Aroma tidak sedap itu, diawali dari proses tertutup perekrutan anggota baru tersebut.
” Sebelumnya kami sudah berkirim surat, isinya mempertanyakan kenapa perekrutan anggota Pol PP, dilakukan secara tertutup?,” jelas Hendrawan.
Padahal lajut Hendrawan, Sat Pol PP adalah institusi publik dan salah satu ciri institusi publik adalah terbuka, dalam rangka melaksanakan Good Governance. Tindakan Kasat Pol PP yang melakukan perekrutan secara tertutup telah melanggar asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan tidak memberikan contoh yang baik dalam mendoromg keterbukaan informasi publik.
” Institusi publik . Kok tata kelolanya seperti perusahan swasta, perekrutan sumber daya manusianya ( SDM) adalah titipan dewan direksi atau titipan pemilik saham” tegasnya.
Dari proses yang idealnya dalam tata kelola pemerintahan tersebut, tim investigas menemukan berbagai masalah, diantaranya para pelamar yang melamar mendapat informasi dari para keluarga yang menjadi anggota aktif saat ini. Kemudian selanjutnya diduga perekrutan tertutup ini telah terjadi tindakan tindak pidana berupa pungutan liar terselubung.
” Kami menemukan dan menduga berat bahwa ada praktik-praktik pungli, secara parsial. Yang kami maksud parsial adalah bagi anggota baru yang direkrut yang berasal dari keluarga anggota di duga dipungli sebesar 10-15 juta per-orang, kemudian calon anggota yang tidak mempunyai koneksi, saya duga mereka di pungut sebesar 20-25 juta per-orang” jelasnya.
Sementara itu di tempat yang sama Ketua Umum HMI Cabang Selong, Muhammad, mengatakan, pihaknya beberapa minggu yang lalu telah melayangkan surat permohonan penjelasan kepada Kasat Pol PP terkait alasan yuridis dilakukannya perekrutan secara tertutup, namun sekarang tidak ada penjelasan dari institusi tersebut, padahal ia berkeyakinan sebagai masyarakat yang dilindungi undang-undang, apalagi dirinya mewakili institusi organisasi struktur seperti HMI merasa berkewajiban mengawasi setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan institusi publik.
” Surat kita sudah layangkan ke Kasat Pol PP yang di tembuskan kepada Plt. Bupati Lotim dan Komisi I DPRD Lotim, namun sampai saat ini tidak ada jawaban dari institusi yang bersangkutan” Tegas Muhammad.
Atas dasar hal tersebut, koalisi menyepakati akan mengambil jalur turun kejalan, mendesak agar perekrutan tertutup alias siluman tersebut di batalkan oleh Bupati Lombok Timur, karena melanggar asas keterbukaan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan berpotensi dijadikan sumber pungutan liar bagi oknum-oknum Panitia
“Besok senin (25/6) kami akan mengjukan ijin aksi kepada kapolres lotim dengan jumlah massa 100 orang, semoga di berikan ijin, kendati sedang ada kebijakan massa tenang Pilkada Lotim” jelasnya.
Kendati aksi hari selasa atas petimbangan kondisifitas misalnya, kata Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Gunung Rinjani ( UGR) ini, pihaknya akan kembali mengajukan ijin aksi selesai pilkada.
” Kami tetap taat hukum, sekiranya pilihan terburuk tidak diberikam ijin aksi karena pertimbangan Menjaga kondisifitas Jelang pilkada. ,” ujarnya.
Sementara itu Kasat Pol PP. Lalu Zainal Abidin yang di dampingi ketua panitia penerimaan angota baru Pol PP yang juga Sekretaris Pol PP Lombok Timur Sabrun yang di temui sebeluumnya, mengakui sedang mekakukan proses perekrutan anggota baru secara tertutup sebanyak 71 orang. Dan jumlahnya berpotensi bertambah asalkan ada ijin lisan dari PLt. Bupati.
” Betul kita sedang meyeleksi, namun kenapa prosesnya tertutup karena kita tidak mempunyai dana untuk melaksanakannya secara terbuka” jelas Sabrun.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa informasi terkait dibukanya lowongan penerimaan anggota baru ini, publik memperolehnya dari bisikan anggota pol PP. Karena jumlah anggota PP Banyak diyakini informasi tersebut akan sampai di masyarakat.
” Anggota kita kan banyak, jadi bisa informasi ini di dapatkan dari cerita anggota kita di lapangan, ” tegasnya.
Sementara itu Ketua Komisi Satu DPRD Lotim H. Zuhri yang di hubungi terkait hal ini merasa gerah, ia mengancam dalam waktu dekat akan memanggil Kasat Pol PP jajarannya terkait alasan yurudis perekrutan Anggota Pol. PP secara tertutup.
” ini tidak boleh terjadi. Dan tindakan ini mengabaikan asas keterbukaan ke publik” ancamnya. (wan)
