Selong CR- Pengurus Himpunan Mahasiswa (HMI) Mejelis Penyelamat Organisasi (MPO)Mengancam Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur untuk meperkarakan Kekomisi Informasi terkait permohonan data Penerima manfaat pupuk subsidi pemerintah, hal itu mengemuka saat dialog publik tentang ketahanan pangan Ahad 9 Februari 2025 bertempat di E-Gym Cafee
“HMI MPO Lombok Timur sudah menyurati Kepada Dinas Pertanian CQ Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) terkait permohonan data sasaran penerima pupuk subsidi, namun sampai saat ini data tersebut tidak kunjung diberikan kepada kami,” Tegas Zulhuda Apriandi.
Dugaan penyelelewengan Pupuk yang di beli melebih Harga Eceran Tertinggi (HET) sulit diteksi atas permainan oknum-oknum pengecer apabila data penerima manfaat tidak dipublikasi kepublik.
Kepala Bidang Pertanian dan Holtikultura pada Dinas Pertanian Lombok Timur mengatakan seluruh aspirasi HMI akan di sampaikan Kepada Pimpinan terkait lermihona data dan issu -issu pupuk bersubsidi.
” Kami akan sampaikan kepada Kepala inas kami, terkaiat hal tersebut,” Ucapnya.
Sementara itu Kapolres Lombok Timur yang diwakili Kepala Bin Oprasional (KBO) IPDA L Subadri menegaskan bahwa komitmen Polri mendukung penuh kebijakan pemerintah Prabowo -Gibran terkait Ketahanan pangan, merupakan salahan satu komponen ketahanan pangan adalah ketersedian pupuk salah satunya adalah pupuk bersubsidi.
Jajaran Polres Lombok Timur Tegas Miq Subadri selalu bekerja bedasarkan data dan Fakta, dan pihaknya tidak akan pandang bulu menindak tegas para oknum yang mempermaikan pupuk subsidi, dan ini sangat jelas pesan pimpinan kami
Ia berharap HMI MPO sebagai salah satu mitra kritis pemerintah akan turut memberikan kontribusi dalam bidang pengawasan kebijakan pemerintah pusat dan Polres Lombok Timur selalu membuka ruang terbuka Hijau bagi adik-adik Organisasi kepemudaan untuk mengiformasikan Titik kordinat penyelewengan distribusi pupuk subsidi ini. tegasnya.
Usai kegiatan Dialog Publik Ketua Umum HMI MPO Wawan Jaya Purnama mengatakan dalam waktu dekat dirinya akan mengelar mimbar bebas di depan kantor Dinas Pertanian Lombok Timur dan akan membuka rekaman suara petani penerima pupuk subsidi yang membebus pupuk melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Tim Investigasi kami tidak main-main mereka sedang bekerja menginvestigasi masyarakat petani penerima pupuk, dan harus menebus pupuk kepengecer dengan haraga mahal,” Jelasnya
Ia juga mengatakan HMI wajar curiga kepada Dinas Pertanian, ada kesan melindungi dan enggan kepada distributor dan pengecer, bila mereka memberikan data penerima pupuk bersubsidi akan mejadi senjata makan tuan. Selain itu pihaknya juga akan melakukan gugatan ke Komisi Informasi (KI) Perwakilan Nusa Tenggara Barat, untuk menguji apakah sikap low Respon PPID Pada Dinas Pertanian di benarkan oleh UU Keterbukaan Informasi Publik
