Lombok Timur – Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy, melakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019, kepada Satuan Kerja Pengelola Dana APBN Lingkup KPPN Selong. Penyerahan petikan DIPA ini, mengangkat tema “APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia”, bertempat di pendopo Bupati, Kamis (20/12). Hadir, Forkopimda, Kepala OPD dan tamu undangan lainnya.
Bupati Lotim, dalam sambutannya memberikan ucapan selamat pada semua yang telah mendapatkan alokasi dana dari pemerintah pusat. Ucapan yang sama juga diberikan khususnya pada satuan kerja, yang dinilai optimal oleh jajaran Menteri Keuangan. Terlebih, pada Desa Kembang Kuning yang telah mengelola APBDes dengan baik.
Lanjut Sukiman, terdapat 4 komponen dalam pengelolaan APBN pada satuan kerja yaitu, Penggunaam Anggaran (PA), yang harus benar-benar mempelajari dengan seksama, apa yang tercantum dalam DIPA tersebut. Apabila ada perubahan, dimintanya segera konsultasi kan stecholder terkait. Selain itu, Institusi baik internal dan eksternal, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dinginkan yang berkaitan dengan hukum.
Rekanan, yaitu yang memenangkan atau uang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan, jadi pilihlah rekanan yang bonafid, sehingga tidak terjaring OTT seperti yg terjadi di beberapa tempat. KPPN, memiliki fungsi dan tugas yang sangat berat, dari perencanaan sampai dengan penerimaan DIPA.
“Dengan 4 komponen itu, harus ada konsolidasi dan koordinasi antar stecholder satu dengan yang lain. Segera mungkin menjemput bola jangan menunggu,” pinta Sukiman.
Sukiman mengungkapkan, beberapa yang perlu diperhatikan dalam pengawasan. Salah satunya, Pengawasan internal, Pengawasan eksternal, selanjutnya Pengawasan Melekat Pada Diri Sendiri (Waskat) dan pengawasan Malaikat.
“Bersegeralah melaksanakan amanah ini dengan baik, jangan sampai tidak ada yang terserap. Mari kita hargai DIPA ini dengan memberikan prestasi kita lebih baik, dari tahun-tahun sebelumnya, harap Sukiman.
Sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Syarwan, menjelaskan, APBN 2019 merupakan penjabaran tahun terakhir, dari rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019. Rencana keuangan tahunan pemerintah, ditetapkan sebagai penopang perekonomian Indonesia yang tumbuh berkesinambungan, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di Lotim.
Sampai dengan pertengahan Desember 2018 sambungnya, KPPN Selong telah memfasilitasi penyerapan anggaran belanja 31 Satker Kementerian, atau Lembaga yang nilainya mencapai Rp. 615,23 milyar atau 87,62 persen dari alokasi sebesar Rp. 702,16 milyar.
“Kita harapkan sampai dengan akhir tahun 2018 ini, akan terserap sebesar 95 persen,” harapnya.
Disebutkannya, output prioritas Nasional yang telah dihasilkan dari penyerapan anggaran tahun 2018 tersebut, seperti infrastruktur berbasis masyarakat untuk 15 kelurahan melalui program pembinaan dan pengembangan Infrastruktur Permukiman, pembangunan generasi sehat cerdas untuk 114 desa melalui program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Disamping itu, Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui kegiatan padat karya sebanyak 176 orang dan wirausaha tenaga kerja mandiri melalui pola pendampingan sebanyak 120 orang melalui Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, dan Pencetakan 80 ha kawasan bawang merah, 25 ha kawasan jeruk dan 175 ha kawasan aneka cabai melalui program Peningkatan Produksi dan Nilai tambah Hortikultura.
“Dana transfer untuk Pemda Lombok Timur TA. 2018 mempunyai pagu Rp. 510,8 milyar dan sampai dengan pertengahan Desember 2018 telah terealisasi Rp. 482,7 milyar atau sebesar 94,49 persen,” terangnya.
“Sementara Dana Desa pada tahun 2018 mempunyai pagu Rp. 252,7 milyar dan telah terealisasi Rp. 252,7 milyar atau 100 persen, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa pada 21 Kecamatan dan 239 desa di Lombok Timur,” tambah Syarwan.
Tahun 2019, Pemerintah mengalokasikan Belanja Negara di Lotim, sebesar Rp. 1,35 triliun, naik 6,7 persen dibandingkan tahun berjalan sebesar Rp 1,21 triliun. Transfer ke Daerah sebesar Rp. 601,49 milyar yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp. 294,16 milyar, naik 13,96 persen, dibandingkan tahun berjalan sebesar Rp. 258,12 milyar dan dana desa sebesar Rp. 307,33 milyar, naik 21,61 persen, dibandingkan dengan tahun berjalan sebesar Rp. 252,71 milyar.
“Alhamdulillah, anggaran terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala KPPN Selong, Endah Proborini, melaporkan, sampai dengan pertengahan Desember 2018, KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, telah menyalurkan dana APBN sebesar 1,08 triliun termasuk DAK Fisik dan Dana Desa. Dana yang terserap mencapai 89,4 persen, dari pagu sebesar Rp. 1.21 triliun.
Pencapaian ini, tidak terlepas dari sinergi yang telah terjalin antara selaku kuasa BUN, dengan para satuan kerja. Ia berharap Satker dapat melaksanakan dan memanfaatkan APBN 2019 secara maksimal, serta dapat memberikan capaian hasil yang lebih berkualitas.
Mendapat menstimulasi kegiatan ekonomi sepanjang tahun 2019 secara seimbang, ungkapnya.
Pada kesempatan itu, selain penyerahan DIPA, juga dilakukan Penandatangan fakta Integritas secara simbolis, oleh Kepala Kanwil DJPBN Provinsi NTB, Kepala KPPN Selong, KPA Kejaksaan Negeri Selong disaksikan Bupati Lombok Timur. Sekaligus, penyerahan Penghargaan Satker dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Mitra Kerja KPPN Selong Terbaik tahun 2018 yaitu : Badan Pusay Statistik Lombok Timur, Polres Lombok Timur, Rumah Tahanan Negara Selong dan Pengadilan Negeri Selong.
Dilanjutkan dengan penyerahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2019 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Lingkup KPPN Selong.
Kamis, 20 Desember 2018
Humas dan Protokol.
