LOBAR CR – Kementerian Dalam Negeri RI merilis data belanja pegawai tahun anggaran 2026. Di NTB, Kabupaten Lombok Barat tercatat sebagai daerah dengan belanja pegawai terendah. Ini menunjukkan Lombok Barat sebagai daerah paling efisien pegawai. Sebab di data yang lain, Lombok Barat menjadi daerah dengan belanja infrastruktur tertinggi se- NTB.
Berdasarkan data Kemendagri, Lombok Barat tercatat punya belanja pegawai terendah se-NTB dengan angka 34,23 persen dari APBD yang ada. Daerah dengan angka belanja pegawai tertinggi adalah Kota Bima dengan 58,28 persen. Lalu Kabupaten Dompu dengan 51,93 persen. ” Itu artinya kondisi fiskal kita berada di trek yang lebih baik di banding daerah-daerah lain di NTB. Kita paling efisien,” ungkap Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah I Agus Wirawan Sastra, kepada media, Sabtu (25/4).
Lombok Barat, kata Agus, melaksanakan pengetatan belanja ke arah yang lebih efektif, memangkas biaya-biaya yang tidak penting, lalu kemudian diarahkan ke pos belanja infrastruktur. Itu sebabnya Lombok Barat menjadi daerah dengan belanja yang mendukung fungsi infrastruktur tertinggi se-NTB yakni di angka 38,69 persen. Sebagaimana diketahui, belanja infrastruktur yang menjadi mandatory spending (yang diharuskan UU) adalah 40 persen. ” Belum sampai 40 persen, tapi kita tertinggi. Itu adalah upaya kita mengefisiensikan belanja pegawai, menggenjot pendapatan, lalu mengarahkannya ke belanja infrastruktur,” ungkap Agus.
Sebelumny, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menegaskan bahwa anggaran daerah harus dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat. Di banyak kesempatan, LAZ menyampaikan bahwa tidak boleh ada uang daerah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terutama dari segi outputnya. ” Misalnya sekarang kalau pejabat mau ada perjalanan dinas, harus jelas output perjalanan dinas itu seperti apa, biar tidak sia-sia daerah mengeluarkan biaya perjalanan dinas,” ungkapnya.
Ia juga menitikberatkan upaya maksimal pencapaian target PAD lewat berbagai kebijakan. Peningkatan PAD akan berbanding lurus dengan realisasi pembangunan. ” Makanya kita terapkan digitalisasi supaya kebocoran bisa ditekan. Kan kita keluhannya dari dulu begitu. Banyak sumber PAD, tapi banyak yang bocor juga. Makanya kita perbaiki. Kalau kebocoran bisa ditekan, maka akan banyak uang yang bisa kita pakai membangun untuk masyarakat, ” ungkapnya.(Yazid)
