Lombok Timur, Corong Rakyat – Ketua Forum Rakyat Bersatu (FBR) Kabupaten Lombok Timur Eko Rahady SH, sayangkan pernyataan Ketua Jaringan Aktifis Peduli Daerah (JAPDA) Miq Apeng, yang mengatakan bahwa semua pengurus partai politik yang ada di Kabupaten Lombok Timur itu tidak laik jadi bupati atau Top Leader.
“Saya rasa Miq Apenk itu tidak rasional berbicara seperti itu dan saya rasa juga Miq Apenk berstatmen seperti itu merupakan ungkapan kecewa pribadi dia saja sewaktu ia masih duduk di partai dulu, karena tidak mampu berkompetisi,” kata Eko.
Eko juga menjelaskan, NKRI ini dibangun berdasarkan adanya politik, kalau tidak ada partai politik, maka produk undang-undang pun tidak akan ada. Selain itu, tanpa kita masuk kesistem itu, bagaimana kita akan bisa menyalurkan aspirasi masyarakat, ingat Eko.
Kendati demikian, saya lebih mengajak temen-temen JAPDA yang ada di Kabupaten Lombok Timur untuk mau secara bersama-sama menyoroti dan mengawal soal dana reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur dan Bantuan Sosial (Bansos) DPRD yang kelihatannya saat ini tidak begitu transparan dalam pelaksanaannya ketimbang kita harus mengomentari soal pimpinan partai politik, imbuhnya.
Sementara itu ditempat terpisah H. Ahsanul Khalik juga menanggapi bahwa komunikasi dengan partai politik tetap penting, tapi ide Miq Apeng itu juga sesuatu yang lazim dalam kondisi demokrasi kita saat ini,
sampainya. (Ari)
