Mataram —Dinamika sosial-politik nasional yang terjadi sejak 25 hingga 29 Agustus 2025 terus mendapat sorotan, termasuk dari mahasiswa dan elemen masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB). Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB, yang dipelopori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) NTB Merdeka, menyatakan sikap tegas mendukung gerakan mahasiswa di Jakarta serta menuntut perubahan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro terhadap kepentingan rakyat.
Koordinator Pusat BEM NTB Merdeka, M. Tohir Jaelani, menegaskan bahwa eskalasi gerakan mahasiswa dan rakyat merupakan permulaan dari perlawanan panjang terhadap kebijakan rezim pemerintahan Prabowo–Gibran.
“Rakyat sudah bosan dengan kebijakan pemerintah yang menindas rakyatnya sendiri,” ujarnya dalam keterangan pers, Sabtu (30/8).
Menurutnya, mahasiswa dan rakyat NTB akan terus mendukung aksi nasional yang saat ini menuntut pembubaran DPR RI. Aliansi juga menyatakan siap melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah dan DPR yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, khususnya dalam persoalan ekonomi dan lapangan kerja.
Tohir, yang juga mantan Ketua BEM Universitas 45 Mataram, menyebut Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB akan menjadi garda depan perlawanan di daerah. Mereka berkomitmen menggalang kekuatan rakyat bersama kelompok intelektual kampus untuk mengawal kebijakan pemerintahan agar berpihak pada kepentingan publik.
Gerakan ini juga menyoroti insiden tragis dalam aksi 25–28 Agustus 2025, ketika seorang pengemudi ojek online (ojol) tewas akibat tertabrak kendaraan taktis (rantis) satuan Brimob.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB menyampaikan enam tuntutan utama:
1. Menolak tegas RUU KUHAP yang dinilai melegitimasi kesewenangan aparat.
2. Menghentikan segala bentuk represifitas dan intimidasi aparat penegak hukum terhadap massa aksi.
3. Mendesak Polri menindak tegas pelaku penabrakan ojol serta mengusut kasus secara transparan.
4. Membebaskan seluruh aktivis atau massa aksi yang ditahan di berbagai daerah.
5. Segera mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
6. Meminta DPRD NTB menindaklanjuti tuntutan massa aksi.
Aliansi menegaskan, perjuangan ini akan terus berlanjut hingga pemerintah dan DPR benar-benar berpihak kepada rakyat.||Asrori CR
