“Tidak apa – apa sporadik tidak ditandatangani, tapi kalau kita mau bangun bagus harus ada sertifikat atas nama rumah sakit itu, tapi tidak ada sertifikat juga tetap kita akan bangun, karena bukan sertifikat yang jadi tujuan,” jelas Ali
Lombok Timur, Corong Rakyat – Kendati beberapa hari lalu Masyarakat dari Dua Desa Labuhan Haji dan Penede Gandor pernah melakukan Hearing ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), dalam rangka mengambil kembali hak atas lahan yang telah di hibahkan oleh Ketua KUD Kurnia Tanjung kepada pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada satu tahun lalu.
Aksi masyarakat tersebut dinilai oleh Bupati Kabupaten Lombok Timur H. Moch Ali Bin Dachlan bahwa masyarakat yang mempersoalkan Lahan itu hanya omong-omong doang.
“Tidak ada orang yang mempersoalkan, dia hanya omong-omong doang ya,” katanya Ali BD di Wisma Karina Selong.
Begitu juga penilaian Ali BD, meskipun ada aksi protes seperti itu dari masyarakat Labuhan Haji dan Desa Penede Gandor. Ali menilai bukan merupakan persoalan.
“Meski ada protes seperti itu tidak apa-apa, itu tanah pemerintah bukan tanah koperasi. Siapa bilang itu tanah koperasi, Siapa bilang itu tanah masyarakat, kapan koperasi membeli, kapan masyarakat membeli, itu tanah pemerintah titik,” tegas Ali BD dihadapan para wartawan saat diwawancarai Sabtu (21/11/2015), seusai membuka simulasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Wisma Karina Rakam Selong.
Bupati Lombok Timur Ali BD yang terkenal juga suka nyeleneh dan spontan ini mengatakan bahwa tanah yang dikatakan tanah Koperasi Karya Bhakti Labuhan Haji tersebut adalah tanah pemerintah, dulunya milik warga China yang tinggal disana, sedangkan adanya protes dari masyarakat itu dinilainya bagus.
“Itu dari masyarakat china dulu. dari orang-orang china dulu semua tanah-tanah disana ya, yang gitu-gitu bagus ya (Protes, red), supaya orang tahu kita membangun rumah sakit disana, jadi kalau tidak ada begitu-begitu orang tidak akan tahu kita bangun rumah sakit ya, bagus sudah,” lanjutnya.
Terkait dengan usulan sporadik yang sampai dengan saat ini belum juga mau ditandatangani oleh Kepala Desa Labuhan Haji H. Saprudin. SE., Ali juga menilai itu bukan persoalan.
“Tidak apa – apa sporadik tidak ditandatangani, tapi kalau kita mau bangun bagus harus ada sertifikat atas nama rumah sakit itu, tapi
tidak ada sertifikat juga tetap kita akan bangun, karena buka sertifikat yang jadi tujuan, jelas Ali, sembari ia juga mengatakan,
bupati tidak akan mengagendakan untuk bertemu dengan masyarakat, karena dilabuhan haji sudah ada wakilnya.
Sementara itu ditempat terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur H. Khairul Rizal yang dikonfirmasi media ini soal statmen Ali BD tersebut melalui jejaring sosial WhatsApp, menyampaikan, menurut pantauannya, sebenarnya kelompok masyarakat yang menolak, tidak menolak total, tetapi pola dan alur komunikasi yg belum tepat.
“Pantauan saya mereka yang menolak hanya tersinggung, mengapa komunikasi awal hanya dilakukan dengan koperasi dan koperasi diberikan bantuan hibah senilai 140 juta, mengapa tidak dengan masyarakat desa yang mewakili masyarakat labuhan haji. Saya juga masih optimis dialog masih bisa dilakukan” sampainya. (Ari)
